Pengamat: Kalau Semua Partai Masuk ke Pemerintahan, Buat Apa Ada Pemilu?

Burhanuddin-Muhtadi
Burhanuddin Muhtadi (tengah). (foto: detik/Grandyos Zafna)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi setuju soal perlu adanya rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Namun, dirinya tak ingin bila rekonsiliasi diartikan sebagai proses bagi-bagi kursi atau pindah koalisi ke pemerintahan.

“Bertemu menurut saya sah-sah saja. Menurut saya prinsipnya adalah rekonsiliasi jangan diartikan bagi-bagi kursi saja. Jadi ini yang sering salah kaprah,” ujar Burhanuddin Muhtadi seusai diskusi ‘Memanas Jelang Kontestasi; Membaca Restu Jokowi’ di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Juli 2019.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan tujuan diadakan pemilu adalah sebagai ajang memamerkan program kebijakan Indonesia selanjutnya. Karena itu, kubu Prabowo Subianto seharusnya mempertahankan program tersebut dan tetap berada dalam posisinya meskipun kalah.

“Kalau semua partai masuk ke pemerintahan, buat apa ada pemilu. Pemilu itu kan gunanya membangun narasi program yang ditawarkan masing-masing kubu. Kalau menang silakan berada dalam pemerintahan, kalau kalah silakan berada di luar pemerintahan,” jelasnya.

Baca juga:   Begini Kata Hashim Soal Prabowo Siap Gabung Pemerintah jika Diminta Jokowi

Burhanuddin Muhtadi menyebut oposisi penting dalam pemerintahan. Demokrasi akan berjalan baik jika ada pihak oposisi. Sebaliknya, jika oposisi sepi peminat, demokrasi dinilai akan berjalan buruk.

“Kalau kemudian semua masuk dalam gelanggang kekuasaan pascapemilu, Gerindra, Demokrat, PAN; oposisi sepi peminat. Itu menjadi kabar buruk bagi demokrasi, oposisi sebagai penyampai alternatif yang kredibel itu tidak terjadi. Jadi, kalau dapat posisi apa, itu kita menentang ramai-ramai, karena rekonsiliasi itu kan bukan diwujudkan dalam bagi-bagi kekuasaan,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Lebih lanjut Burhanuddin Muhtadi menilai Partai Golkar bisa menjadi perantara untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Dirinya meminta Partai Gokar membuat rekomendasi rekonsiliasi nasional pasca-musyawarah nasional nanti.

Baca juga:   Sekjen Demokrat: Setelah Diketuk MK Tak Ada Lagi Capres, Maka Koalisi Telah Berakhir

“Harapan saya di luar dari pemilihan ketua umum, harusnya Partai Golkar bicara beyond dari urusan siapa yang jadi nomor 1, harusnya berikan rumusan kepada publik hasil rekomendasi munas bahwa ini saatnya pasca pemilu warga atau pemilih atau kita sebagai orang biasa sepakat untuk menggelar semacam rekonsiliasi nasional,” ungkapnya.

Partai Golkar, dikatakan Burhanuddin Muhtadi, sebagai partai lama seharusnya bisa bermain ‘politik tengah’. Dirinya menilai Partai Golkar dapat mewujudkan rekonsiliasi secara nasional untuk menghilangkan perbedaan efek pilpres.

“Dan menurut saya Partai Golkar punya tendensial untuk bicara itu, situasinya belum cukup mereda. Partai Golkar harus bermain politik tengah, yang lebih berdimensi kebangsaan dan mengajak semua pihak untuk menghilangkan residu pilpres,” pungkas Burhanuddin Muhtadi. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar