harianpijar.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 10 nama calon menteri kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019, menyebut tak etis bila pihaknya mengajukan nama menteri seperti PKB.
“Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan, maka sangat tidak etis kalau kita meramaikan,” ujar politikus PDIP Zuhairi Misrawi di d’Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2019.
PDIP merasa yakin Jokowi sangat paham pertimbangan terbaik memilih nama-nama menteri. PDIP memilih tak mengajukan nama menteri dan menyerahkan keputusannya kepada Jokowi selaku presiden, yang memiliki hak prerogatif.
“Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi memilih menteri-menteri terbaik. Tentu partai politik adalah lembaga yang mengkader calon-calon pemimpin, maka apa pun yang diusulkan parpol insyaallah akan menjadi menteri terbaik,” jelasnya.
Meski memiliki hak prerogatif, Jokowi tetap akan berdiskusi dengan partai-partai pendukungnya untuk menentukan nama menteri. Itu merupakan sopan santun (fatsun) berpolitik.
“Sebagai fatsun politik, Pak Jokowi akan berdiskusi dengan pimpinan partai yang lain. Bagaimanapun kami dari Koalisi Indonesia Kerja terdiri dari beberapa partai pendukung,” kata Zuhairi Misrawi.
Zuhairi Misrawi mengatakan nama-nama calon menteri dari PDIP akan segera tampak. “Teman-teman bersabar saja. Pertengahan Juli nanti akan kelihatan,” sebutnya.
Sejak awal, parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut Jokowi mendukung kaum milenial untuk turut mengisi kabinet.
Zuhairi Misrawi mengatakan PDIP punya anak-anak muda yang berkemampuan memimpin kementerian. Menurutnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kelahiran 1966), Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah (lahir 1968), dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (lahir 1964).
“Banyak sekali yang masih muda,” pungkas Zuhairi Misrawi.
Sebelumnya, PKB mengklaim telah mengajukan 10 nama kadernya untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan. PKB juga ingin posisi Menteri Desa. Selain itu, PKB ingin jumlah jatah kursi menteri tak dicampur dengan jumlah jatah NU. (nuch/det)