Ngabalin Tegaskan Rekonsiliasi Penting tapi Tak Perlu Dikaitkan dengan Penegakan Hukum

Ali-Mochtar-Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin. (foto: kompas/Fabian Januarius Kuwado)

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyarankan agar rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) dimanfaatkan untuk membawa pulang imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab ke Tanah Air.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan rekonsiliasi penting, tapi tak perlu dikaitkan dengan urusan penegakan hukum.

“Rekonsiliasi penting karena pemerintah harus tenang, pemerintah harus konsentrasikan seluruh waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan agenda-agenda bangsa, agenda kerakyatan,” kata Ali Mochtar Ngabalin kepada awak media di kawasan Senayan, Sabtu, 6 Juli 2019.

Baca juga:   Polisi Pantau Grup WhatsApp yang Terindikasi Berisi Hoax, Moeldoko: Memang Harus Begitu

Terkait keinginan Dahnil Anzar Simanjuntak agar Rizieq Syihab dibawa kembali ke Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penegakan hukum tak boleh dicampuri urusan politik.

“Dalam posisi Habib Rizieq, tentu nanti pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan karena aspek hukum kan dari banyak aspek yang harus dipertimbangkan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Ali Mochtar Ngabalin, rekonsiliasi juga bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat.

Baca juga:   Ingatkan NasDem, Gerindra: Kabinet Jadi Wewenang Presiden!

“Mungkin Jokowi dan Prabowo dan orang-orang hebat sudah bisa ketemu. Tapi kalangan bawahnya harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Tidak boleh tidak,” ujar Ali Mochtar Ngabalin berbicara soal pentingnya masyarakat bersatu.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menegaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan.

“Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis nanti menjadi mengganggu sistem negara ini,” ujar Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar