Arief-Budiman
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (foto: dok. KPU)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Berkarya menyatakan pihaknya tidak pernah mengajukan gugatan kepada Partai Gerindra sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pileg 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pihaknya akan menjawab sesuai dengan perintah MK.

“Kita kan tergantung MK, kalau MK memutuskan untuk diproses di dalam persidangan, kita kan harus jawab. Tapi kalau MK memutuskan tidak, apa ini istilahnya ilegal ya nggak (dijawab), kita mengikuti daftar di MK saja,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.

Seirama dengan Arief Budiman, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menuturkan MK yang menentukan gugatan dapat diterima atau tidak. Menurutnya, KPU akan menghadapi gugatan berdasarkan dokumen permohonan di MK.

Baca juga:   Pertemuan Ketum PDIP-Ketum Gerindra, Pengamat Nilai Megawati Coba Buat Kekuatan Baru

“Sebaiknya tanyakan ke MK, KPU menghadapi gugatan PHPU berdasarkan dokumen permohonan yang didaftarkan ke MK,” ujar Hasyim Asy’ari.

“KPU sifatnya pasif, kalau ada gugatan PHPU ya dihadapi, tapi kalau tidak ada gugatan tidak perlu repot-repot cari perkara,” imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Berkarya telah mengklarifikasi soal gugatan hasil Pileg 2019 yang teregistrasi di MK atas nama partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra itu.

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan partainya tidak pernah mengajukan gugatan kepada Partai Gerindra sebagai pihak terkait.

Seperti dilihat dalam laman MK, Partai Berkarya mengajukan sebanyak 61 gugatan ke MK melalui kuasa hukum Martha Dinata dan Nirman Abdurrahman.

Baca juga:   Waketum Gerindra Nilai Kehadiran Prabowo di Penetapan Presiden Terpilih Tak Penting

Dalam gugatannya yang diajukan melalui Nirman Abdurrahman, Partai Berkarya mengklaim meraih 5.719.495 suara atau lolos ambang batas parlemen. Sehingga, terdapat selisih 2.790.000 suara dari yang ditetapkan oleh KPU sebagai termohon.

Dalam gugatannya, Partai Berkarya mengklaim terjadi pengurangan suara atas kesalahan input data atas perolehan suara partainya dan Partai Gerindra sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sah secara nasional.

Namun ternyata gugatan itu dibantah oleh DPP Partai Berkarya. Badaruddin Andi Picunang mengatakan ketum dan sekjennya, Priyo Budi Santoso, tak pernah memberikan kuasa hukum kepada Nirman Abdurrahman. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of