Terkait Oposisi, Jokowi Utamakan Koalisi Pendukung

Jokowi-Ma'ruf-Amin
Jokowi-Ma'ruf Amin. (foto: detik/Rengga Sancaya)

harianpijar.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih 2019-2024 menyebut pembahasan koalisi dalam kaitan merangkul oposisi belum menjadi prioritasnya. Karena, dirinya fokus membahasnya terlebih dahulu dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusungnya.

“Ya, masih perlu waktu untuk itu karena saya pun harus mengajak bicara yang sudah ada di dalam, yakni Koalisi Indonesia Kerja. Seperti yang sudah saya sampaikan, terbuka untuk siapa pun bersama-sama memajukan dan membangun negara ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat konferensi persnya di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2019.

Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, rekonsiliasi tidak berarti dimaknai sebagai pembagian kursi di kabinet.

Baca juga:   Begini Kata Sandiaga Uno Soal Isu Prabowo 'Kabur' ke Luar Negeri

Sementara, di lain pihak, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa partainya belum menentukan sikap akan masuk ke KIK atau tidak.

“Partai Demokrat masih berduka. Setelah 10 Juli kami akan sampaikan,” ujar Hinca Panjaitan.

Hinca Panjaitan juga mengatakan, menyoal isu mengenai ditawarkannya posisi menteri kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya akan melihat terlebih dahulu posisi tersebut.

Sedangkan, menurut pengamat politik dari Saiful Mujani ­Research Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, dirinya menilai bergabungnya oposisi dapat diakomodasi kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 sejauh tidak akan mengganggu agenda-agenda prioritas.

Baca juga:   AHY Sampaikan Lima Pesan Untuk Organisasi Sayap Partai Demokrat

Djayadi menegaskan, bergabungnya oposisi menjadi peluang baik karena Jokowi akan lebih mudah memperoleh dukungan mayoritas sekaligus menghentikan polarisasi.

“Tapi karena kabinetnya harus dibagi, jadi jatah untuk tiap-tiap partai mungkin berkurang. Akibatnya mungkin ada partai yang tidak puas sehingga bisa gaduh di dalam,” kata Djayadi Hanan.

Selanjutnya, Direktur Pusat Studi ­Hukum dan Teori Konstitusi FH Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta  menilai, sebaiknya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki oposisi yang kritis sehingga terhindar dari kekuasaan yang mutlak dan bahkan otoriter. (elz/med)

 

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar