harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan. Bahkan, menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada rencana ikut bergabung dalam barisan pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
“Saya lihat, kami cenderung memilih untuk menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada,” kata Mustafa Kamal.
Mustafa Kamal menegaskan konsistensi dalam perpolitikan di Indonesia itu diperlukan saat ini, terutama terhadap gagasannya. Karena itu, bagi PKS tidak terlalu penting berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Yang penting adalah bagaimana politik gagasan ini mengemuka di masyarakat serta mutu demokrasi meningkat,” sebutnya.
Mustafa Kamal juga mengungkapkan, sudah saatnya politik Indonesia menjadi berkualitas dan substantif. Yang jelas, pihaknya tidak akan meniggalkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.
Sementara, menurut anggota Tim Hukum Paslon 01 yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, dirinya mengingatkan bahwa selama ini PDIP konsisten menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Selain itu, PDIP tidak mempermasalahkan jika Jokowi memutuskan menambah anggota koalisi.
Arteria Dahlan juga membantah anggapan bahwa koalisi gemuk akan membuat suasana yang mirip Orde Baru.
“Sekarang rezimnya sudah berbeda, hukumnya juga berbeda,” ujar Arteria Dahlan saat dikonfirmasi baru ini.
Lebih lanjut Arteria Dahlan mencontohkan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua yang begitu gemuk. Ketika ada kenaikan BBM atau kasus Bank Century, parpol tetap kritis.
Karena itu, menurutnya, orang luar terlalu berlebihan dalam memandang persoalan koalisi. Dalam hal penyebutan rekonsiliasi misalnya dirinya menilai tidak tepat karena kata tersebut hanya pas bila ada konflik.
“Padahal koalisi kami dan Pak Prabowo, kerja-kerja kami di dewan, sama sekali tidak ada masalah,” ungkap Arteria Dahlan.
Arteria Dahlan lalu mengutip pernyataan Jokowi yang menginginkan kalau bisa semuanya ikut membangun negara. Rujukannya adalah cara Nabi Muhammad membangun negara Madinah yang merangkul semua golongan. Baik Muhajirin, Ansar, kaum Kristiani, hingga Yahudi. Yang penting, semua satu visi untuk memajukan Indonesia. (elz/jpn)