Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung Ditolak

gedung-Mahkamah-Agung
Gedung Mahkamah Agung. (foto: dok. tirto)

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebut melalui putusannya MA tidak dapat menerima permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

“Iya betul, putusan menyatakan permohonan ‘tidak diterima’ (Niet Onvankelijke verklaard),” kata Abdullah yang dikutip dari Antara, Rabu, 26 Juni 2019.

Dikatakan Abdullah, putusan tersebut bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan ‘permohonan tidak dapat diterima’.

“Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu,” ujar Abdullah.

Baca juga:   Pengamat Nilai AHY Bisa Jadi Penghambat Partai Lain Terima Demokrat

Sementara, BPN sebelumnya mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan Presiden 2019 kepada Mahkamah Agung (MA), setelah permohonannya ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu.

Sedangkan perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonan yang diajukan, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pemilu Presiden 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca juga:   Titiek Soeharto: Kami Berharap Hakim MK Bisa Putuskan yang Seadil-adilnya

Selain itu, dalam amar putusannya, MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1 juta.

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan MA dalam pertimbangan putusannya menyatakan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bukanlah objek Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP).

Karena itu, yang seharusnya menjadi objek perkara adalah keputusan KPU yang mendiskualifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar