Moeldoko: Ada Kelompok yang Tak Bisa Terima Rekonsiliasi, Masih Maksakan Diri Turun ke Jalan

Moeldoko
Moeldoko.

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara kedua capres di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, ada pihak yang belum bisa menerima bila rekonsiliasi terjadi.

“Kami mensinyalir ada bahwa proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa terima, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan,” ujar Moeldoko saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.

Menurut Moeldoko, masyarakat Indonesia sangat menginginkan suasana di dalam negeri tetap kondusif. Dirinya menyebut pemerintah sudah mengetahui pihak-pihak yang tak ingin terjadinya rekonsiliasi.

“Kami sudah tahu itu siapa-siapanya sudah tahu, kelompok-kelompok mana sudah kami mapping semua. Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal tanggal 27 atau setelah itu mudah-mudahan nggak, (kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih, kami udah siapkan diri dengan baik,” ungkapnya.

Baca juga:   Tegaskan Tak Ada Masalah, Moeldoko: Apa yang Direkonsiliasi dengan Habib Rizieq?

Moeldoko juga memperkirakan massa yang akan turun ke jalan tak lebih banyak dibanding saat ada aksi 22 Mei lalu di Bawaslu.

“Mungkin nggak (lebih banyak dari 22 Mei) ya, tapi adalah pengerahan massa, ada pengerahan massa tapi nggak segede itu,” sebutnya.

Lebih lanjut Moeldoko mengingatkan kelompok yang akan demo untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dirinya mengatakan aparat akan menindak tegas pelanggar hukum.

“Ini negara demokratis ya, mengedepankan hukum sebagai panglima. Jadi siapa pun yang tidak patuh terhadap itu pasti akan hadapi persoalan hukum, apalagi melakukan hal yang sifatnya anarkis. Nah, untuk itu, sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana berjalan damai, tapi masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu diselesaikan dengan cara terhormat, bermartabat,” kata Moeldoko.

Baca juga:   Program Infrastruktur Jokowi, Arief Poyuono: Sebabkan Utang BUMN Menumpuk

“Saya pikir hukum sebagai solusi terbaik, cara-cara jalanan adalah cara yang tidak diinginkan masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, ganggu aktivitas masyarakat, ganggu berbagai aktivitas yang secara akumulatif tidak produktif bangsa ini,” tambahnya.

Sedangkan mengenai rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Subianto, Moeldoko mengatakan pembicaraan terus diupayakan. Menurutnya, bentuk rekonsiliasi baru benar-benar bisa terlihat setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Soal kemungkinan adanya koalisi rekonsiliasi, Moeldoko mengatakan politik sangat dinamis. Namun, saat ini semua pihak menyerahkan keputusan sengketa Pilpres ke MK adalah pilihan terbaik.

“Ya saya pikir kita semua sepakat ya bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu, apa pun hasilnya kita harus bisa menerima dengan baik,” pungkas Moeldoko. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar