Tim Hukum 02 Yakin DPT Tak Logis Bisa Jadi Dasar Pembatalan Pemilu

BW-Denny-Indrayana
Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri). (foto: KOMPAS/KRISTIANTO PURNOMO)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merasa yakin daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak logis pada Pilpres 2019 bisa menjadi dasar pembatalan pemilu. Tim hukum 02 menyebut pihaknya menemukan ada 27 juta DPT bermasalah pada Pemilu 2019.

Registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters tidak bagus, ada bermasalah, maka itu dasar mengulang pemilu,” kata anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

Lebih lanjut, Denny Indrayana pun membeberkan sejumlah hal terjadi pada sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga:   Prabowo Singgung Pilihan Politik Ibu Ani, Gerindra: Kalau Kurang Pas, Kita Mohon Maaf

Antara lain, saat kubu Prabowo-Sandi menghadirkan saksi ahli Jaswar Koto. Disebut adanya dugaan 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak dua truk.

“Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur, itu jumlahnya 27 juta. Bisa disimulasikan, anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu. Sda umurnya baru satu tahun, masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir 2027,” ujar Denny Indrayana.

Selain itu, dikatakan Denny Indrayana, KPU juga tak bisa membantah hal yang dipaparkan di persidangan. Kemungkinan karena jumlah DPT berubah-ubah.

Baca juga:   Sidang Uji Keabsahan Hak Angket di MK, KPK Harap Keadilan Hakim

“KPU enggak bisa membantah itu. Karena memang DPT-nya berubah-ubah. Paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Bayangkan, 17 April pilpres (pemungutan suara) ada DPT dan sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung,” sebutnya.

Denny Indrayana juga mengatakan sejumlah pemilu ulang di beberapa titik akibat permasalahan DPT. Seperti di Sampang, Maluku dan sejumlah daerah lainnya.

Untuk itu, dirinya berharap temuan-temuan yang mengemuka dapat menjadi salah satu pertimbangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi.

“Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah Konstitusi atau menjadi mahkamah kalkulator,” tandas Denny Indrayana. (nuch/jpn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar