harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tidak keberatan jika partai oposisi bergabung dan mendapat jatah menteri di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selama hal itu demi rekonsiliasi nasional.
Menurut Cak Imin, jika oposisi bergabung hanya demi menggalang kekuatan di parlemen, tentu tidak bisa diterima karena partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sudah cukup.
“Bukan kurang sepakat. Tapi, dari jumlah di DPR sudah berlebih-lebih sehingga stabilitas sudah cukup. Tapi, kalau demi rekonsiliasi, ya, monggo,” ujar Cak Imin di Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Lebih lanjut Cak Imin mengatakan, PKB menyerahkan sepenuhnya pembagian menteri ke Jokowi. Dirinya juga tak ingin berkomentar soal kursi menteri yang ditawarkan pihaknya ke presiden.
“Nama menteri tidak akan kita umumkan, nanti menjadi bagian dari kewenangan presiden,” ungkapnya.
Selain itu, Cak Imin juga enggan menjawab pertanyaan awak media soal porsi dan pos menteri yang diinginkan PKB dalam pemerintahan 2019-2024 mendatang.
“Kita tidak berharap pos, pos mana pun semua bergantung pada presiden. Tapi beliau pasti mengajak bicara kita, nanti kita rundingkan,” kata Cak Imin.
Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan keinginan untuk mendapatkan jatah 10 kursi menteri dari PKB pada pemerintahan 2019-2024.
Sebagaimana diketahui, saat ini PKB memiliki empat menteri yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Riset dan Pedidikan Tinggi M Nasir, dan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.
“Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada empat. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” pungkas Cak Imin. (elz/cnn)