Raja-Juli-Antoni
Raja Juli Antoni. (foto: Medcom/Fachri Audhia Hafiez)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana dalam Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengaku heran pihak 02 mengaitkan program kesejahteraan dalam pemerintahan Jokowi dengan urusan abuse of power.

“Argumen tim hukum 02 terlalu dipaksakan. Ilmunya cocokologi. Dicocok-cocokkan. Misalkan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat dianggap sebagai abuse of power. Di mana letak abuse of power-nya?” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni kepada awak media, Jumat, 14 Juni 2019.

Tim hukum Prabowo-Sandi menyoroti soal Jokowi yang tidak cuti penuh saat kampanye lalu. Hal itu dinilai menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan urusan anggaran negara dan pengerahan aparatur negara.

Baca juga:   Denny Indrayana: Tak Ada Forum Hukum Lain Setelah Putusan MK

Raja Juli Antoni membantah anggapan kubu Prabowo-Sandi. Bila Jokowi melepaskan tanggung jawabnya dengan cuti penuh waktu, itu disebut justru melanggar aturan.

“Pak Jokowi justru melanggar konstitusi dan sumpah jabatan bila pada masa kampanye berhenti menjalankan tugasnya melayani rakyat,” terangnya.

Raja Juli Antoni mengungkapkan Jokowi yang jarang kampanye sempat menjadi perhatian TKN. Namun, kata dia, Jokowi menegaskan lebih ingin fokus mengurus negara dan kampanye masih bisa diwakilkan oleh tim sukses.

“Sebagai tim kampanye pada awalnya kami justru sering, semacam komplain, kapan kampanyenya kalau Pak Jokowi sangat fokus mengurusi negara. Waktu habis rapat kabinet ketimbang mengikuti jadwal kampanye,” ujar Raja Juli Antoni.

Baca juga:   Soal Ajakan Buat 'KTP Prabowo-Sandi', Gerindra: Kami Akan Ambil Langkah Hukum

“Kami baru paham ketika Pak Jokowi menegaskan bahwa kampanye bisa dilakukan oleh partai, TKN dan relawan. Pak Jokowi bilang, urusan kesejahteraan rakyat tidak boleh ditunda dan dihalang-halangi,” imbuhnya.

Diketahui, saat membacakan gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang diwakili Denny Indrayana menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Abuse of power yang dilakukan Jokowi disebut penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara.

“Yang dihadapi oleh paslon capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga Uno bukanlah paslon 01, tetapi sebenarnya adalah presiden petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power),” kata Denny Indrayana di gedung MK, Jakarta, hari ini. (nuch/det)

Loading...

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of