Rizieq-Shihab
Rizieq Shihab. (foto: AFP/POOL/RAISAN AL FARISI)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ikut berkomentar soal munculnya petisi pencabutan status kewarganegaraan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Dirinya menilai proses pencabutan status WNI seseorang harus melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Ada prosedur hukum kan, nggak segampang itu mencabut kewarganegaraan. Kecuali dia perang di sana. Ada aturannya UU Kewarganegaraan,” kata Yasonna Laoly di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Menurut Yasonna Laoly, terdapat beberapa hal yang dapat membuat WNI kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satunya yaitu jika mengajukan diri mundur sebagai warga negara dan juga jika terlibat dalam perang di negara lain.

“Aturannya saja. Kalau dia di sana, kecuali dia mundur sebagai warga negara, kedua dia perang di sana, jadi fighters di negara lain,” ujar Yasonna Laoly.

Sebagaimana diketahui, petisi yang meminta pemerintah mencabut status kewarganegaraan Rizieq Shihab muncul di laman www.change.org.

Petisi itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkumham Yasonna Laoly, Menko Polhukam Wiranto, dan juga Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dalam petisi tersebut Rizieq Shihab dituding sebagai musuh negara, pendukung ISIS, dan juga perusak NKRI. (elz/rep)

loading...