Abdul-Kadir-Karding
Abdul Kadir Karding. (foto: era/Wardhany)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat asing, Tom Power protes lantaran pendapatnya dikutip tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyindir kubu Prabowo-Sandi.

“Kita sudah mendengar langsung dari penulisnya bahwa tidak dimaksudkan untuk pemilu, dan tidak menyebutkan Jokowi sebagai orang yang otoriter, bukan. Disebutkan ada indikasi, kecenderungan, dan itu tidak boleh disimpulkan dan lalu memvonis bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk pemenangan pemilu,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada awak media, Kamis, 13 Juni 2019.

Artikel Tom Power yang dikutip tim Prabowo-Sandi merupakan penelitian dan analisis yang ditulis dan dipublikasikan di artikel jurnal ‘BIES 2018’.

Tulisan kandidat doktor dari Australian National University itu disebut sama sekali tidak menyebut dan menunjukkan indikasi kecurangan Pilpres 2019 karena ditulis 6 bulan sebelum pesta demokrasi Indonesia berlangsung.

Abdul Kadir Karding mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah berulang kali menyajikan data hanya berdasarkan dari link atau tulisan semata. Menurutnya, itu menunjukkan ketidaksiapan kubu 02.

“Ini tentu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki data valid tentang adanya dugaan kecurangan-kecurangan pada pemilu. Saya menduga mereka malu, kemudian secara serampangan mengajukan data ke MK. Itu analisis saya terhadap kemampuan mereka menyiapkan data,” ungkapnya.

Abdul Kadir Karding pun lalu menyoroti inkonsistensi klaim kemenangan Prabowo-Sandi. Awalnya 62 persen, lalu 54 persen, lalu dalam gugatan di MK menjadi 52 persen.

Dirinya menilai pihak Prabowo-Sandi tengah memaksakan data lewat klaim-klaim mereka dan data yang tidak valid, termasuk tudingan soal posisi Ma’ruf Amin di dua bank Syariah.

“Sekali lagi ini menunjukkan mereka tidak punya data dan hanya mencatut tulisan atau potongan-potongan berita yang sebenarnya laporan mereka ini datanya sungguh dipaksakan,” ujar Abdul Kadir Karding.

“Sangat miris kalau sekelas 02 banyak orang-orang terpelajar dan hebat di sana, itu menyajikan tulisan-tulisan hasil penelitian yang terpotong-potong, yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu, tapi dipakai sebagai dasar atau bagian dari gugatan,” imbuhnya.

Selain itu, Abdul Kadir Karding juga membantah tudingan-tudingan kubu Prabowo-Sandi soal pengerahan aparat atau pegawai negara untuk pemenangan Jokowi. Dirinya mengingatkan, Jokowi-Ma’ruf Amin kalah di kalangan PNS, BUMN, dan keluarga tentara.

“Faktanya, kita di birokrasi kalah. Jadi saya tidak tahu logika apa yang dipakai sehingga kita dikatakan menggunakan memobilisasi menggunakan aparat untuk itu. Kalau mobilisasi mestinya menang di PNS, BUMN, Tapi kan faktanya survei di internal Pak Jokowi kalah di BUMN dan ASN (aparatur sipil negara),” terangnya.

Abdul Kadir Karding juga menepis tudingan pihak Prabowo-Sandi soal Jokowi menggunakan jalur hukum untuk melemahkan 02. Sebab, tokoh dari parpol pendukung Jokowi juga banyak yang terkena urusan hukum di KPK.

“Kami menganggap mereka tak memiliki data, tapi kami tidak boleh menyepelekan. Bekerja profesional dan serius untuk menghadapi gugatan itu,” pungkas Abdul Kadir Karding.

Sebagaimana diketahui, dalam protesnya, Tom Power mengatakan tim hukum Prabowo-Sandi menggunakan artikel pendapatnya dalam konteks yang tidak lengkap. Dirinya juga menepis pendapatnya menyebut ada kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur,” ujar Tom Power seperti dikutip detik, hari ini.

Penelitian Tom Power memang menunjukkan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap antidemokrasi. Namun, dirinya sama sekali tidak menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter.

“Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden,” sebutnya.

Terkait protes Tom Power itu, BPN Prabowo-Sandi mengaku belum mengetahuinya. Menurut BPN, sah-sah saja pihaknya menggunakan pendapat Tom Power untuk gugatan di MK.

“Kami belum temukan protes itu dari dan saya nggak tahu siapa yang sampaikan protes itu,” ujar Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Yang harus dipahami hasil riset beberapa pihak, terutama akademisi Australia, menyatakan ada praktik otoritarianisme, saya pikir sebagai kritik itu wajar, karena itu hasil analisa, riset politik Indonesia yang terjadi. Saya pikir kalau kemudian ada kritik dari para akademisi dan kami quote kami rasa wajar saja,” sambungnya. (nuch/det)

loading...