Sandiaga-Uno
Sandiaga Uno. (foto: detik/Bil Wahid)

harianpijar.com, JAKARTA – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengomentari soal posisi KH Ma’ruf Amin di dua bank syariah. Menurut Sandiaga Uno, seharusnya Ma’ruf Amin mengikuti langkah dirinya yang mundur dari korporasi saat maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta.

“Saya kalau lihat itu lebih kepada tentunya detail dari segi pandangan hukum dan mungkin Bang Dahnil bisa juga sampaikan, tapi kalau saya pengalaman di dunia usaha itu lebih dilihat dari governance dan good corporate governance-nya (tata kelola perusahaan yang baik) seperti apa,” ujar Sandiaga Uno kepada detik di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019.

Lebih lanjut Sandiaga Uno menceritakan dirinya dulu mengundurkan diri dari korporasi saat ikut dalam Pilgub DKI Jakarta.

Sandiaga Uno mengatakan, saat itu dirinya berani mundur agar tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam mengurus perusahaan tidak terbengkalai, dan menghindari konflik kepentingan politik yang berpotensi tak baik bagi perusahaan.

Baca juga:   Luhut Nilai Ucapan Selamat dari Negara Besar sebagai Tanda Pemilu 2019 Jujur dan Adil

“Waktu saya di Pilgub DKI itu saya mundur dari semua korporasi walaupun tidak ada keharusan tapi itu secara dari good corporate governance harus dilakukan itu, karena perusahaan punya fiduciary duty kepada para stakeholder (pemangku kepentingan) dan shareholder (pemegang saham). Bahwa fiduciary duty menjaga dan tidak berikan kontaminasi efek politik daripada seorang officer (pejabat), bukan komisaris dan direksi aja, tapi officer yang bertugas dalam dimanapun mereka entitiesnya ada,” terangnya.

Selain itu, lanjut Sandiaga Uno, dirinya memutuskan mundur dari seluruh korporasi saat itu agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Sebelumnya tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto, mengungkit status KH Ma’ruf Amin di dua bank syariah, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Hal itu dijadikan alasan permohonan untuk mendiskualifikasi Ma’ruf Amin dari statusnya sebagai cawapres.

Baca juga:   Kerusuhan 22 Mei Telan Korban, Mien Uno Sebut Tanggung Jawab Pemerintah

Salah seorang kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan pihaknya tetap mengungkit status Ma’ruf Amin setelah pilpres berlangsung lantaran hal prinsip.

“Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipiel. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan, kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga, nanti dilihat lebih detailnya dalam permohonan, akan jelas kelihatan,” kata Denny Indrayana di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2019.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BNI Syariah Rima Dwi Permatasari menjelaskan bahwa lembaganya tidak berstatus BUMN walaupun induk usaha adalah BUMN. KPU juga menegaskan telah memverifikasi perihal posisi Ma’ruf Amin tersebut. KPU memastikan lembaga tempat Ma’ruf Amin menduduki posisi Dewan Pengawas itu bukanlah BUMN. (nuch/det)

Loading...

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of