Ade-Irfan-Pulungan
Ade Irfan Pulungan. (foto: MI/Bayu Anggoro)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai Bambang Widjajanto, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dengan menyoroti aliran dana kampanye paslon nomor urut 01 itu. Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Bambang Widjajanto berhenti berimajinasi.

“Pak Bambang Widjojanto itu kami minta berhentilah melakukan imajinasi-imajinasi berwacana yang itu bukan menjadi kewenangannya MK. Apa dasarnya ketika dia mengatakan seperti itu?” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, Rabu, 12 Juni 2019.

Ade Irfan Pulungan mengatakan permasalahan dana kampanye sudah selesai. Dirinya menilai pendapat Bambang Widjajanto hanyalah upaya penggiringan opini karena soal dana kampanye disebut bukan kewenangan MK dalam mengadili sengketa pemilu.

“Kan persoalan dana kampanye itu sudah diputuskan oleh KPU, sudah diselesaikan KPU dan itu juga disampaikan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Toh kedua pasangan calon ini tidak ada masalah terhadap dana kampanye. Apa urgensinya? Jadi ini mencari kesalahan-kesalahan ini yang kami anggap Pak BW itu tidak memahami fungsi dan kedudukan MK dalam mengadili sengketa pilpres,” kata Ade Irfan Pulungan.

Baca juga:   Tuduhan Kecurangan TSM Tak Terbukti, Yusril Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

“Saya pikir mereka sedang membangun framing politik di publik yang bukan menjadi argumentasi hukum terhadap persoalan sengketa pilpres di MK. Berimajinasi, berhalusinasi, semacam begitulah,” tambahnya.

Lebih lanjut Ade Irfan Pulungan lalu menjelaskan kewenangan MK dalam mengadili sengketa pilpres. Menurutnya, Bambang Widjajanto tengah membangun framing politik dalam gugatan sengketa pilpres kali ini.

“Mereka mem-framing dalam konteks politiknya, bukan hukumnya. Padahal kita tahu bersama MK sebagai lembaga peradilan, lembaga hukum. Kewenangannya dalam konteks sengketa pilpres hanya menyelesaikan sengketa pilpres terhadap sengketa hasil, hasil perolehan suara. Saya juga agak bingung, literatur mana dasar hukum mana, ketentuan apa yang mereka baca sehingga mereka mengatakan ini itu ini itu yang konteksnya tidak kewenangan MK,” tandas Ade Irfan Pulungan.

Baca juga:   Demokrat: SBY Dituduh Abu-Abu dan Licik, Prabowo Hanya Diam

Sebelumnya, Bambang Widjajanto mengungkapkan alasan agar MK membatalkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya terkait aliran dana kampanye Jokowi di Pilpres 2019.

Bambang Widjajanto menyatakan dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan berupa kas Jokowi sebesar Rp 6 miliaran.

“Di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Ir Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326?” ujar Bambang Widjajanto dalam siaran pers, Rabu, 12 Juni 2019, seperti dilansir dari detik. (nuch/det)

Loading...

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of