Hasyim-Asyari
Hasyim Asy'ari. (foto: dok. metrotvnews)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan posisi cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin di dua bank ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan pihak Prabowo-Sandi yang baru mempermasalahkan soal tersebut usai Pilpres 2019 berlangsung.

“Kalau kemudian keberatan baru disampaikan sekarang kan jadi pertanyaan,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2019.

Menurut Hasyim Asy’ari, posisi jabatan ini sebelumnya sudah diketahui sejak awal pendaftaran. Adapun yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi adalah posisi Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dalam laman resmi kedua bank tersebut, Ma’ruf Amin tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah.

“Sejak awal kan semuanya orang tahu dan pasti orang itu kan menelusuri mana lawan tanding, atau lawan tarungnya dalam pilpres pasti semuanya mengetahui,” ujar Hasyim Asy’ari.

Selain itu, Hasyim Asy’ari juga mengatakan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak pernah mempermasalahkan posisi Ma’ruf Amin di dua bank itu dalam rekapitulasi dan tahapan Pilpres 2019.

Baca juga:   Mulai Pukul 24.00 WIB Sipol KPU Bisa Diakses Publik

“Rekapitulasi di tingkat pusat tidak pernah ada yang keberatan yang berkaitan dengan selisih, salah penulisan, atau indikasi manipulasi suara yang berkaitan dengan itu,” ungkap Hasyim Asy’ari.

“Sepanjang yang saya ingat dan ketahui ya dan media pasti meliput kan. Termasuk itu (posisi jabatan Ma’ruf Amin),” imbuhnya.

Karena itu, Hasyim Asy’ari pun menilai gugatan yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi terkait Ma’ruf Amin sama dengan menuduh KPU tidak cermat.

“Tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat, kira-kira begitu kan,” tandas Hasyim Asy’ari.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan ke MK. Salah satu poin perbaikan yang diajukan terkait jabatan Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Mereka menuding Ma’ruf Amin merupakan pejabat di BUMN.

Baca juga:   Politisi Gerindra Nilai Prabowo Sudah Ucapkan Selamat ke Jokowi

“Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu),” ujar ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto seusai mengajukan perbaikan permohonan di gedung MK, Senin, kemarin.

Dalam petitumnya, tim hukum Prabowo-Sandi meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dari Pilpres 2019. Menurut Bambang Widjojanto, status Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di BUMN bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 itu didiskualifikasi.

Di sisi lain, KPU sudah memastikan dua bank itu tidak termasuk BUMN sehingga Ma’ruf Amin tidak perlu mundur dari posisinya. Ma’ruf Amin sendiri juga sudah menegaskan bahwa dirinya merupakan dewan pengawas di dua bank tersebut, bukan karyawan.

“Iya, DPS. Dewan pengawas syariah kan bukan karyawan,” tegas Ma’ruf Amin di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, hari ini. (nuch/det)

Loading...

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of