Maruf-Amin
Ma'ruf Amin. (foto: detik/Lisye)

harianpijar.com, JAKARTA – Dalam perbaikan permohonan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan jabatan KH Ma’ruf Amin di dua Bank. Terkait hal itu, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa posisinya di dua bank syariah tersebut sebagai dewan pengawas bukan karyawan.

“Iya, DPS. Dewan pengawas syariah kan bukan karyawan,” kata Ma’ruf Amin di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2019.

Adapun yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi adalah posisi Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dalam laman resmi BNI Syariah dan Mandiri Syariah, Ma’ruf Amin tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut.

Tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres. Di mana, Ma’ruf Amin tidak mencentang mundur sebagai pengurus BUMN.

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin sudah menjelaskan soal UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, TKN menilai Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Hal itu lantaran pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas.

Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Sehingga, tidak ada penyertaan modal negara secara langsung.

“Bukan, dan itu bukan BUMN juga. Itu anak perusahaan,” ujar Ma’ruf Amin.

TKN juga telah menegaskan posisi Ma’ruf Amin berbeda dengan direksi, komisiaris atau karyawan Bank Mandiri dan Bank BNI, yang mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara. Tim hukum Prabowo-Sandi pun dinilai mengada-ada.

“Apalagi mestinya pihak Prabowo-Sandi menyadari bahwa seorang yang terdaftar dan bahkan sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU secara otomatis pasti sudah diverifikasi oleh KPU,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.

Abdul Kadir Karding menyabut tim hukum Prabowo-Sandi salah alamat mempersoalkan syarat calon ke MK. Dirinya menegaskan syarat peserta calon di Pemilu merupakan ranah KPU.

“Soal syarat calon bukanlah domain kewenangan MK, syarat calon adalah domain KPU,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjajanto menyinggung status Ma’ruf Amin di dua bank syariah. Hal itu bahkan dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Ma’ruf Amin.

Salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan pihaknya tetap mengungkit status Ma’ruf Amin setelah pilpres berlangsung karena hal prinsip.

“Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan, kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga, nanti dilihat lebih detilnya dalam permohonan, akan jelas kelihatan,” kata Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, hari ini. (nuch/det)

loading...