Yusril: Diingatkan Tim Hukum Prabowo-Sandi Jangan Cuma Bawa Bukti Berita ke MK

harianpijar

harianpijar.com, JAKARTA – Tautan berita yang menjadi bukti sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK), bisa menjadi alat bukti selama diperkuat dengan alat bukti lain.

“Kalau link berita bisa jadi bukti. Tapi harus dikuatkan dengan bukti lain, jangan cuma link-link,” kata Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi, di gedung MK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, penggunaan tautan berita yang bisa digunakan sebagai bukti. Misalnya ada seorang calon petahana yang tak boleh memutasi pejabat enam bulan jelang pencalonannya. Namun, suatu hari muncul pemberitaan yang menyebut ada mutasi yang dilakukan oleh calon tersebut.

Baca juga:   Waketum Gerindra Nilai Kehadiran Prabowo di Penetapan Presiden Terpilih Tak Penting

“Nah boleh diajukan jadi bukti (pemberitaan itu), tapi harus dikuatkan dengan bukti lain, misal ada SK mutasi,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Lebih lanjut, ditegaskan Yusril Ihza Mahendra, dirinya menekankan pentingnya alat bukti yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Karena, diantaranya adalah keterangan saksi, ahli, termasuk bukti surat.

“Surat ini harus otentik, bukan hasil fotokopi, atau rekaman video. Kalau pun rekaman harus ada suaranya, gambarnya,” tegas Yusril Ihza Mehendra yang juga mantan Menteri Kehakiman ini.

Baca juga:   Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Minta Hakim MK Tolak Permohonan Kubu 02

Sementara, Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi sebelumnya mendalilkan permohonan pada pelaksanaan pemilu yang dinilai curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, untuk membuktikannya mereka banyak menggunakan bukti berupa tautan berita media online.

Sedangkan, dari berkas permohonan yang diterima, tim hukum menjabarkan bentuk kecurangan TSM itu menjadi lima kategori yakni ketidaknetralan aparatur negara, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN, dan penyalahgunaan anggaran BUMN. Di tiap kategori pelanggaran itu, mereka menyertakan bukti tautan berita sebagai bukti yang diajukan. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar