Kuasa Hukum KPU Ngaku Punya Rekor Keberhasilan 97,5 Persen

gedung-KPU
Gedung KPU. (foto: dok. era)

harianpijar.com, JAKARTA – ANP Law Firm, selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi sengketa hasil pilpres, mengklaim punya rekor kemenangan yang signifikan saat membela penyelenggara pemilu.

Menurut Ketua tim hukum sengketa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Ali Nurdin, firmanya sempat ditunjuk sebagai kuasa hukum KPU untuk sengketa parpol peserta Pileg 2013 dan 2014.

“Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang, 23 yang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen,” kata Ali Nurdin, di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019, seperti dikutip dari Antara via CNN Indonesia.

Ali Nurdin mengatakan, pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, dirinya menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU memenangkan sengketa pilpres.

Baca juga:   Titiek Soeharto: Kami Berharap Hakim MK Bisa Putuskan yang Seadil-adilnya

Pada Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, ANP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa partai politik peserta pemilu.

“(Untuk perkara) di Bawaslu, kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di PTUN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ali Nurdin menuturkan, dalam pilkada serentak pihaknya juga didapuk menjadi tim konsultan hukum KPU provinsi, kabupaten dan kota yang digugat ke MK.

Untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.

Baca juga:   Diprediksi Hakim MK Tolak Gugatan Kubu 02 Prabowo-Sandiaga Uno

“Tantangannya biasa saja ya. Yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Ali Nurdin.

Di sisi lain, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengaku bahwa pihaknya menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi gugatan sengketa Pemilu 2019 agar lebih efektif dan efisien.

“Itu yang lagi kita bahas sekarang dengan kuasa hukum, sampai tanggal 27 Mei nanti, tapi (soal strateginya) sepertinya tidak akan kita siarkan,” kata Hasyim Asy’ari di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar