Tanggapi Bambang Widjojanto Soal ‘Mahkamah Kalkulator’, Begini Kata TKN

Johnny-G-Plate
Johnny G Plate. (foto: SwaraSenayan)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menanggapi pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto yang mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi mahkamah kalkulator.

Menurut TKN, sudah sewajarnya MK menjadi mahkamah kalkulator untuk mendapatkan keputusan yang tepat dalam perkara pemilu.

“MK memang harus menggunakan kalkulator untuk menghitung dengan tepat sesuai kewenangannya yang diberikan oleh UU Pemilu tersebut,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate kepada awak media, Sabtu, 25 Mei 2019.

Makna dari mahkamah kalkulator sendiri adalah dari selisih hasil pemilu antara pihak penggugat dan pihak rival yang menjadi dasar bagi MK dalam memutus sengketa hasil pemilu. MK disebut memiliki kewenangan terkait metode ‘kalkulator’ itu karena memang diatur oleh undang-undang.

“Jika ingin menambah lingkup kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pemilu maka terlebih dahulu perlu mengubah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan itu tidak dimungkinkan saat ini,” kata Johnny G Plate.

Meski disebut harus menggunakan kalkulator, MK dikatakan Johnny G Plate, akan melihat dengan perspektif yang jauh lebih luas lagi.

“Bahkan jauh lebih luas dari pendapat tim hukum paslon 02, dan kesemuanya akan didasari pada bukti yang valid dan autentik yang saat ini sangat sulit dipenuhi oleh paslon 02 selain narasi umum yang disampaikan pada publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Johnny G Plate mengatakan, narasi-narasi yang tengah dibangun kubu Prabowo-Sandi, tak akan cukup untuk membalik hasil Pilpres 2019. Dirinya menilai narasi yang menjadi bagian manuver-manuver kubu 02 tersebut tak akan cukup untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

Baca juga:   Begini Kata BPN Terkait Kemungkinan Arah Politik Koalisi 02 Usai Putusan MK

“Narasi-narasi itu tidak cukup untuk memenangkan paslon 02. Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada berbeda dan legislasi primer yang mengaturnya juga berbeda. Kami menghormati hak hukum paslon 02 dan dengan melalui jalur penyelesaian sengketa melalui MK maka proses pilpres kita memasuki tahap akhir dengan cara terhormat dan konstitusional,” sebutnya.

Dalam gugatannya, tim Prabowo-Sandi membawa 51 bukti. Menurut Johnny G Plate, bukti-bukti tersebut tidak akan cukup, apalagi bukti-bukti yang dilampirkan beberapa di antaranya pernah ditolak Bawaslu saat BPN Prabowo-Sandi mengajukan laporan adanya kecurangan.

“Bukti-bukti pendukung gugatan paslon 02 Prabowo-Sandi ke MK hingga sekarang masih dirahasiakan alias misterius. Kami tentu tidak kaget jika bukti-bukti yang disiapkan belum memenuhi syarat formal untuk mendukung gugatan dimaksud,” ujar Johnny G Plate.

“Tugas MK menangani sengketa perhitungan suara hasil pemilu. Jika tidak dapat memberikan bukti pelanggaran perhitungan dengan data yang autentik dan valid untuk mengkoreksi selisih kemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin yang lebih dari 16,95 juta suara maka tentu kita bisa memperkirakan bahwa MK akan sulit memenangkan paslon 02 Prabowo-Sandi,” tambahnya.

Johnny G Plate pun merasa yakin keputusan MK akan memperkuat keputusan KPU soal kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Menurutnya, manuver kubu Prabowo-Sandi soal narasi adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019 tidak akan terbukti.

Baca juga:   Ini Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

“Usaha membangun narasi, konspirasi dan rekayasa pelanggaran TSM tidak akan banyak pengaruh karena para hakim MK hanya akan memperhatikan bukti yang sesuai amanat UU Pemilu dalam melaksanakan pengadilan yang jujur dan fair,” terangnya.

Johnny G Plate meminta kepada Bambang Widjojanto dan BPN Prabowo-Sandi tak membangun narasi yang menyudutkan lembaga negara, dalam hal ini MK. BPN diminta tak melakukan hal yang sama seperti tudingan-tudingan kepada KPU.

“BW dan BPN jangan merendahkan martabat MK. Kami meyakini MK akan konsisten bekerja dalam koridor hukum dan perundang-undangan,” pungkas Johnny G Plate.

Sebelumnya, saat mendaftarkan gugatan Prabowo-Sandi soal hasil Pilpres 2019, Bambang Widjojanto mendorong MK tidak menjadi mahkamah kalkulator. MK disebut harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan pihaknya.

Bambang Widjojanto mengatakan, dengan adanya kecurangan-kecurangan itu, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik,” ujar Bambang Widjojanto usai mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jakarta Pusat, kemarin.

“Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” imbuhnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar