Sebut Polisi sebagai PKI, Peneliti: Pernyataan Amien Rais Dinilai seperti Bensin Menyiram Kebakaran

Amien-Rais
Amien Rais.

harianpijar.com, JAKARTA – Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang menyebut aparat kepolisian sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) karena menembaki umat Islam secara ugal-ugalan, mendapat kritikan keras dari peneliti Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokataru, Nurkholis Hidayat.

Menurut Nurkholis Hidayat, dirinya menilai pernyataan Amien Rais itu sama saja membenturkan antara massa aksi dan polisi ketimbang meredam tensi tinggi dan mencegah kerusuhan.

“Yang signifikan adalah statement Amien Rais, bilang polisi berbau PKI. Itu seperti bensin menyiram kebakaran,” kata Nurkholis Hidayat saat dikonfirmasi, di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan Nurkholis Hidayat, pernyataan Amien Rais itu justru makin menyulut emosi masyarakat Indonesia dan para massa aksi. Bahkan, usai pernyataan Amien Rais, lantas disusul dengan gejolak massa di berbagai daerah.

Baca juga:   Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka, Alfian Tanjung Langsung Ditahan Polisi

Sementara diketahui, tidak hanya di Jakarta yang bergejolak pada tanggal 22 Mei kemarin. Namun, di beberapa wilayah seperti Sampang, Jawa Timur hingga Pontianak, Kalimantan Barat turut diwarnai aksi pembakaran Pos Polisi kemarin.

“Dan itu direspons betul di beberapa daerah. Jadi ada korelasi bahwa sentimen antipolisi menguat, itu dilihat dari slogan-slogan yang menyerang kepolisian,” tegas Nurkholis Hidayat.

Selanjutnya, Nukholis Hidayat juga menjelaskan, para elite-elite politik saat ini harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan tersebut. Kaena, dirinya menilai para elite saat ini justru sedang berlomba-lomba lepas tangan dan tidak ingin disalahkan terhadap aksi kerusuhan tersebut.

Melihat hal itu, dirinya meminta agar pemerintah memiliki peranan lebih dan bertanggung jawab untuk meredam aksi-aksi massa yang mengarah pada kerusuhan.

Baca juga:   Mulfachri Harahap: PAN Masih Pertimbangkan Kunjungan Amien Rais Ke KPK

Sementara, dikatakan Nurkholis Hidayat, kerusuhan yang terjadi usai pengumuman Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya sekadar memakan korban, melainkan makin membuat jarak ikatan sosial dan menguatnya politik indentitas.

Sedangkan, menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, dirinya menilai keputusan Menkominfo Rudiantara untuk membatasi akses fitur-fitur media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Karena itu, dirinya mempertanyakan dasar hukum terkait pembatasan akses ke media sosial tersebut.

“Pembatasan akses informasi internet yang dilakukan pemerintah melalui Kemenko Polhukam, yang kemarin membatasi akses masyarakat nah itu apa dasar hukumnya?” kata Arif Maulana. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar