Menko Polhukam: Pemanggilan dan Penangkapan Tokoh yang Melanggar Hukum Akan Terus Dilakukan

Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (foto: Metrotvnews)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan aparat penegak hukum tetap konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu kepada siapapun yang melanggar hukum.

“Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Wiranto menegaskan, penangkapan itu bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator. Namun, semata-mata demi penegakan hukum dan keamanan nasional.

Untuk itu, dirinya meminta aksi demo di KPU hingga Istana Negara pada 22 Mei juga dibatalkan. Wiranto menilai aksi demo tersebut menodai proses demokrasi dan mengorbankan masyarakat.

Baca juga:   Soal Aksi 22 Mei, Luhut: Kalau Masih Aktif Tentara Saya Libas Juga

“Pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban,” ungkapnya.

Wiranto mengungkapkan pihaknya menerima informasi bahwa ada rencana demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung hingga menduduki KPU, Bawaslu, DPR, dan Istana Negara. Menurutnya, tindakan itu keliru dan tidak akan didukung oleh masyarakat.

“Dan merupakan kejahatan yang serius mengancam kedaulatan negara. Maka siapapun yang terlibat harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman berat,” tegasnya.

Selanjutnya, Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Dirinya menyebut pihak yang kalah juga harus menerima secara ksatria kekalahannya.

Baca juga:   Menag: Diminta Masyarakat Peserta Aksi 313 Hormati Proses Hukum Ahok

“Karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang,” jelasnya.

Selain itu, Wiranto juga membantah jika upaya penegakan hukum terhadap para tokoh-tokoh yang terjadi saat ini serupa era orde baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Di sini saya sampaikan aparat penegak hukum konsisten menindak tegas tanpa pandang hukum menindak yang nyata-nyata langgar hukum. Penangkapan tokoh yang melanggar hukum tetap dilanjutkan. Ini bukan Orba, tetapi demi tegaknya hukum yang menyangkut keamanan nasional,” ujar Wiranto. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar