Ray-Rangkuti-1
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

harianpijar.com, JAKARTA – Sikap penolakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas penghitungan hasil pemilu presiden (Pilpres) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendapat sorotan.

Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Prabowo Subianto menunjukkan sikap mendua terhadap penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, diinya menyayangkan sikap kubu 02 yang menolak hasil penghitungan suara untuk Pilpres 2019. Namun, disisi lain mereka tidak menyatakan hal yang sama pada hasil pemilihan legislatif (Pileg).

Selain itu, dirinya juga sedikit heran, karena penyelenggara pemilunya, waktu, dan metode yang digunakan antara Pilpres dan Pileg sama.

Baca juga:   Jawab Kritikan Prabowo, Sekjen PDI-P: Jangan Ambisi Jadi Presiden Keputusan yang Sah Direduksi

“Satunya disebut penuh kecurangan, namun yang lainnya dikatakan demokratis,” kata Ray Rangkuti.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti menegaskan, sikap tersebut ditunjukkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno yang terus menyatakan penolakan atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Di satu segi, mereka menyatakan menolak hasil, di saat yang sama terus mengikuti proses perhitungan suara di KPU,” tegas Ray Rangkuti melalui keterangan tertulis, Rabu 15 mei 2019.

Selanjutnya, juga dijelaskan Ray Rangkuti, dirinya belum mendengar protes keras yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno atas proses perhitungan suara bahkan di hampir setiap tahapan. Karena, protes itu mencakup di tingkat TPS, PPK, dan hingga di KPU secara nasional.

Baca juga:   PAN Akui Ada Kemungkinan Gabung Koalisi Jokowi, NasDem: Kami Selalu Welcome

“Sama sekali tidak terdengar protes masif dari saksi-saksi pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, apalagi melaporkan temuan itu kepada Bawaslu,” jelas Ray Rangkuti.

Selain itu, dikatakan Ray Rangkuti, semua pihak berkepentingan akan pemilu yang jujur dan adil. Karenanya, masyarakat juga menolak seluruh bentuk kecurangan atau pelanggaran.

Karena itu, dirrinya mengingatkan kecurangan dan pelanggaran itu tidak bisa didasarkan atas asumsi. Bahkan, semua ini harus berdasakan data dan memiliki bukti yang valid.

“Jika penolakan hanya berdasar asumsi bukan fakta, maka hanya akan menghasilkan suara tanpa makna,” tandas Ray Rangkuti. (elz/rep)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of