Prabowo Tarik Seluruh Saksi, Sekjen PDIP: Sikap Itu Bertentangan dengan Deklarasi Pemilu Damai

Hasto-Kristiyanto-1
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (foto: Nusantaranews/Eriec Dieda)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan langkah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat. Meski demikian, sikap Prabowo Subianto itu dinilai tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis, 16 Mei 2019.

Pihaknya, lanjut Hasto Kristiyanto, percaya pada sikap negarawan Prabowo Subianto. Pasalnya selama ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Ketum Partai Gerindra itu.

Baca juga:   Bantah Gatot Nurmantyo, Politikus PDIP: Pergantian Panglima TNI Hal yang Lumrah

PDIP pun merasa yakin dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 mendatang, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” tegas Hasto Kristiyanto.

Terkait dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto Kristiyanto menambahkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

Baca juga:   Dahnil Anzar: Banyak Sekali Tawaran Jabatan ke Prabowo-Sandi

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” terangnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah. Hal ini dinilai menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” pungkas Hasto Kristiyanto. (elz/jpn)

SUMBERJPNN

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini