Mardani-Ali-Sera
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (foto: pks-jakarta.or.id)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga menolak hasil penghitungan suara Pileg 2019. Lantas, apa kata PKS selaku salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi soal itu?

“PKS akan membersamai Koalisi Adil Makmur. Keputusan apa pun akan dimusyawarahkan bersama,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada awak media, Kamis, 16 Mei 2019.

Mardani Ali Sera mengatakan segala keputusan harus melalui musyawarah mufakat. Menurutnya, keputusan itu harus sesuai dengan asas demokrasi dan hukum.

“Tapi prinsip kita bekerja di koridor demokrasi dan berbasis konstitusi menjadi pegangan utama,” sebutnya.

Baca juga:   Bantah 'Nyelonong', Gerindra: Prabowo Sudah Informasikan Rencana Bertemu Jokowi dalam Rapat Koalisi

Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengungkapkan bahwa PKS terus mengawal penghitungan suara pileg. Dirinya menyebut saksi PKS selalu hadir di setiap jenjang penghitungan suara.

“Kita kawal pileg dengan baik. Saksi kita lengkap dan C1 PKS rapi. Sejak TPS hingga KPU pusat,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Arief Poyuono meminta Prabowo-Sandi menolak hasil Pemilu 2019 yang sepaket dengan pileg. Dirinya menilai kecurangan terjadi bukan hanya di pilpres, tapi juga di pileg.

Arief Poyuono mengklaim kecurangan itulah yang membuat partai-partai baru gagal masuk DPR karena hasilnya di bawah 4 persen sesuai dengan syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Baca juga:   Soal Ajakan Buat 'KTP Prabowo-Sandi', Gerindra: Kami Akan Ambil Langkah Hukum

“Ya kita tolak dong kan kita udah tolak hasil Pilpres 2019, ya harus tolak pileg juga dong,” ujar Arief Poyuono kepada detik, hari ini.

Terkait Partai Gerindra yang menjadi 3 besar pemenang Pileg 2019, Arief Poyuono mengatakan tak perlu ada perwakilan partainya di parlemen.

Bahkan, kata dia, bukan hanya Partai Gerindra, caleg dari partai-partai koalisi dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga tak perlu ada di DPR.

“Nggak perlu ada di parlemen dong. Bukan hanya caleg Gerindra ya, tapi caleg koalisi BPN,” tandasnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of