Ace-Hasan-Syadzily
Ace Hasan Syadzily. (foto: Screenshot YouTube)

harianpijar.com, JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menegaskan jika Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mau menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk protes hasil Pemilu 2019, maka sama artinya BPN menerima hasil pemilu.

Menurut Ace Hasan Syadzily, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yg akan ditempuh adalah melalui mahkamah konstitusi.

“Nah kalau misalnya dia tidak menempuh jalur mekanisme Mahkamah Konstitusi berarti dia menerima terhadap hasil pilpres ini, gitu aja,” kata Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan Ace Hasan Syadzily, dirinya juga menolak argumentasi BPN yang merujuk pada pengalaman menempuh MK di Pilpres 2014. Karena, BPN menilai MK tak objektif dalam mengusut temuan bukti kecurangan. Namun, MK tak mengusut bukti itu lantaran bukti yang diusung kubu Prabowo tak layak ditindaklanjuti.

Baca juga:   Ferdinand Berhenti Dukung Prabowo-Sandi, BPN: Jangan Drama, Kami Tak Pernah Bully

“Sekarang misalnya tuduhan kecurangan-kecurangan itu misalnya kecurangannya itu di mana,” tegas Ace Hasan Syadzily yang juga Politikus Partai Golkar itu.

Selanjutnya, Ace Hasan Syadzily juga menjelaskan, dirinya mempertanyakan frasa ‘kedaulatan rakyat’ yang belakangan digunakan BPN untuk mengganti frasa ‘people power’. Bahkan, menurutnya Kedaulatan rakyat justru direpresentasikan dalam Pemilu 17 April 2019, di mana rakyat menggunakannya hak pilihnya.

Sementara, pemilu dengan selisih yang diprediksikan dengan keunggulan Jokowi-Ma’ruf Amin atas Prabowo-Sandiaga Uno dengan belasan juta suara, sudah lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat dari pada konsep kedaulatan rakyat yang diusung kubu Prabowo-Sandi.

Bahkan, dirinya menilai frasa kedaulatan rakyat itu diusung BPN sebagai bentuk penggiringan opini semata.

“Sudah jelas, jadi ini hanya ingin menggiring opini saja menarik simpati rakyat, memelihara pendukungnya,” jelas Ace Hasan Syadzily yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Sedangkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pesimistis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memproses secara objektif laporan dugaan kecurangan yang mereka miliki. Karena, BPN berkaca pada Pilpres 2014.

Baca juga:   TKN Sebut Pertemuan Lanjutan Jokowi dan Prabowo Akan Bahas Soal Rekonsiliasi

“MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif,” kata Juru Kampanye Nasional BPN, Muhammad Syafii di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.

Menurut Muhammad Syafii, pada Pilpres 2014, kubu Prabowo Subianto mengajukan ke MK 19 truk barang bukti berupa formulir plano C1. Namun, barang bukti pun tidak diproses.

Kemudian, meski tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya juga tak secara jelas mengatakan langkah konkret yang bakal diambil Badan Pemenangan Nasional (BPN) setelah tanggal 22 Mei 2019 nanti yang dimenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Karena, menurutnya Konstitusi saat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, dirinya mengulas pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, tentang ‘kedaulatan di tangan rakyat’.

“Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadapa pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya,” ucap Muhammad Syafii yang juga Anggota Komisi III DPR RI itu. (elz/rep)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of