Pramono-Ubaid-Tantowi
Pramono Ubaid Tantowi. (foto: Medcom/Siti Yona Hukmana)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti amuba.

Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dari 3.165.093 data yang dilaporkan BPN, hanya sebanyak 2.673.855 data yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang lengkap. Dari jumlah itu, sekitar 2,5 juta tidak ditemukan di DPT Pemilu 2019.

“Kita terima laporan dari mereka, kita periksa by system, ditemukanlah bahwa sebenarnya dari 2,6 juta sekian tadi 2,5 juta tadi itulah kayak amuba, membelah diri membelah diri itu,” ujar Pramono Ubaid Tanthowi saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Lebih lanjut, dikatakan Pramono Ubaid Tanthowi, dari data tersebut ada 213.892 data terduplikasi. Dirinya mencontohkan data atas nama Nurhayati terduplikasi sebanyak 1.050 kali dan Junaidi sebanyak 705 kali.

Sedangkan terkait 17,5 juta data invalid yang dilaporkan BPN, Pramono Ubaid Tanthowi menyebut data itu wajar. KPU telah berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri dan ahli demografi berbagai universitas.

KPU juga turun ke lapangan untuk verifikasi faktual. Dari total sampel 1.604 pemilih, hanya empat orang atau 0,25 persen yang memiliki data tidak memenuhi syarat.

“Jadi 17,5 juta, tuntutan yang mengada-ada karena faktual itu orangnya ada, 98,5 persen dari data itu ada,” tegas Pramono Ubaid Tanthowi.

Sebelumnya, BPN mendatangi KPU untuk melaporkan beberapa dokumen terkait data janggal di DPT 2019. BPN mengungkapkan 17,5 juta data invalid karena memiliki hari kelahiran yang sama. Kemudian, ada 6,1 juta DPT ganda. Meski demikian, BPN hanya bisa menyerahkan 3,1 juta DPT diduga ganda ke KPU.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, soal DPT janggal, temuan itu didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2).

“Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid,” kata Hashim Djojohadikusumo saat dikonfirmasi di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Rinciannya, sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan, berdasarkan analisis tim IT dan statistik BPN, data itu tidak wajar.

“Pada hari-hari lain, rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba 1 juli 9,8 juta, 2 Juli 520 ribu lagi. Ini kan kita anggap tidak wajar,” tandasnya. (elz/cnn)

loading...