Amien-Rais
Amien Rais. (foto: detik/Azizah)

harianpijar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai rencana Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk menggunakan people power jika ada kecurangan dalam pemilu, sebagai penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court. Amien Rais menyebut pernyataan itu ngawur.

“Wah nggak, ngawur itu, ngawur,” kata Amien Rais di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

Amien Rais mengaku tidak mau berandai-andai. Dirinya berharap tidak ada kecurangan di Pemilu 2019.

“Pokoknya tunggu dulu, jadi saya tidak berandai-andai, semoga tidak ada kecurangan,” ujar Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais juga menyinggung soal people power ini saat berbicara dalam forum Foreign Press Briefing yang diselenggarakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di lokasi yang sama.

Dirinya menyebut akan mendorong massa turun ke jalan apabila ada bukti kecurangan yang masif dan terstruktur.

“Jika DPT-nya tidak efektif karena penuh dengan ghost voters, insyaallah setelah pemilu dan kita punya bukti kalau ada kecurangan yang masif dan terstruktur, saya akan mendorong massa turun ke jalan, ke Monas untuk menggunakan people power,” kata Amien Rais dalam bahasa Inggris.

“Kita tidak percaya MK, jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri,” tambahnya.

Di sisi lain, Jubir MK Fajar Laksono menyesalkan pernyataan Amien Rais yang mengatakan tak ada gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Menurutnya, ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contemp of court.

“Akan tetapi, dengan mengatakan membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yang patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikkan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK,” ujar Fajar Laksono. (nuch/det)

loading...