Suharso-Monoarfa
Suharso Monoarfa. (foto: detik/Agung Pambudhy)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengangkat Suharso Monarfa sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Romahurmuziy (Rommy) yang diberhentikan karena berstatus tersangka KPK. Terkait hal itu, politikus senior Akhmad Muqowam menilai penunjukan Suharso Monarfa inkonstitusional.

“Penunjukan Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum DPP PPP adalah inkonstitusional,” kata Akhmad Muqowam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 Maret 2019.

Akhmad Muqowam pun lantas menyinggung soal aturan main Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Dalam pasal itu disebutkan dalam hal terjadi kelowongan jabatan ketum hanya dapat diisi oleh Waketum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar.

Sedangkan Suharso Monoarfa sebelum ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP telah menjabat posisi Ketua Majelis Pertimbangan.

“Sehingga jelaslah Pasal 13 tersebut, tidak perlu lagi penafsiran atau penerjemahan, artinya lowongan jabatan Ketua Umum yang ditinggalkan oleh Sdr. Romahurmuziy hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum, dan karena itu siapapun yang mengisi di luar Wakil Ketua Umum adalah inkonstitusional. Tinggal memilih di antara pejabat Waketum,” ujar Akhmad Muqowam.

“Di luar nama-nama tersebut, secara politik akan menghadirkan pro-kontra lagi, baik dari kalangan internal maupun eksternal PPP, mengingat konflik PPP beberapa waktu yang lalu, juga akibat pelaksanaan organisasi yang cenderung tidak mentaati AD/ART PPP,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair (Mbah Moen) menyetujui penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum. Menurut Mbah Moen, Suharso Monoarfa memiliki kapabilitas menggantikan Rommy.

“Tadi itu mestinya pengganti (Romahurmuziy) wakil-wakil ketum, tapi ada kesepakatan rupanya nggak ada yang sanggup. Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt, (sedangkan) wakil-wakil ketum tetap jadi wakil ketum sebagaimana waktu Rommy (menjabat ketum),” kata Mbah Moen kepada awak media di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2019.

Mbah Moen kemudian mengungkapkan alasan dirinya menyetujui Suharso Monoarfa. “Suharso punya jabatan tinggi sebagai penasihat presiden dan (agar) pemilu ini tetap tenang,” terangnya.

Di sisi lain, Waketum PPP Reni Marlinawati mengatakan AD/ART PPP mengatur mengenai posisi Plt Ketua Umum yang harus diisi oleh Waketum PPP. Namun, karena pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa dari Majelis Syariah, maka posisi Plt Ketua Umum bisa dijabat meski bukan Waketum.

“Tetapi karena terdapat atas pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa dari Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan para majelis tersebut dan disampaikan oleh Majelis Syariah,” ujar Reni Marlinawati dalam jumpa pers. (nuch/det)