PPP
Jumpa pers PPP mengenai status Romahurmuziy (Rommy). (foto: detik/Eva Safitri)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Romahurmuziy (Rommy) dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Sebagai penggantinya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum.

“Pertama pemberhentian terhadap Ir H Romahurmuziy, berdasarkan Anggaran Dasar/Rumah Tangga karena beliau terkena kasus, memberhentikan sebagai ketua umum. Kedua, kita juga menyepakati pengurus harian bersama pengurus yang hadir untuk mengangkat Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum,” ujar Waketum PPP M Amir Uskara di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2019.

Menurut Amir Uskara, Suharso Monoarfa nantinya akan dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Insyallah akan dilaksanakan mukernas dalam keputusan rapat terakhir,” terangnya.

Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan pemberhentian Rommy didasari AD/ART PPP. Menurutnya, sesuai aturan partai, ketua umum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK harus diberhentikan.

“Anggaran Rumah Tangga PPP itu secara jelas telah mengatur antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi atau misalnya kejahatan serius lainnya, termasuk narkoba, terorisme, oleh Kepolisian RI atau Kejagung RI, maka diberhentikan atau diberhentikan sementara. Itu ketentuan yang ada di dalam Anggaran Rumah Tangga PPP pasal 11,” kata Arsul Sani.

Sebagaimana diketahui, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Dirinya diduga menerima uang total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi.

KPK mengatakan, Rommy diduga menerima uang Rp 250 juta dari Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019. Sedangkan Muafaq diduga menyetor uang Rp 50 juta untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Selain itu, KPK juga menegaskan bahwa ada pihak lain di Kemenag yang terlibat dugaan suap jual beli jabatan. Namun, hal tersebut masih ditelusuri. (nuch/det)