hidayat-pks
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

harianpijar.com, JAKARTA – Rencana kedatangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) dinilai politis lantaran ada penyebaran pamflet agar massa ikut salat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) heran pamflet itu dipermasalahkan.

“Di satu pihak ada yang menanyakan salat Jumatnya Pak Prabowo di mana ditanyain, begitu kemudian beliau diumumkan akan salat di satu Masjid Agung Jawa Tengah, dilarang,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.

Menurut Hidayat Nur Wahid, ajakan salat Jumat bersama Prabowo Subianto itu sekaligus bisa menjadi jawaban bagi pihak yang kerap menanyakan salat Jumat Ketum Partai Gerindra itu. Pasalnya, kata dia, salat Jumat Prabowo Subianto kerap dipertanyakan.

“Selama ini kan Pak Prabowo selalu ditanyakan salat Jumat di mana? Salat di mana? Kalau kemudian beliau akan salat Jumat dan beliau akan salat di mana dan kemudian beliau dalam tanda kutip menyampaikan itu dalam konteks untuk salat Jumat menjawab dari fitnah itu, mengapa sekarang malah dilarang?” sebutnya.

Hidayat Nur Wahid setuju untuk menolak politisasi di tempat ibadah. Namun, dirinya menilai tiap orang bebas melaksanakan ibadah di mana pun dan tak semua hal perlu dikaitkan dengan politik praktis.

“Saya sepakat bahwa tidak boleh terjadi politisasi dan atau mempolitisir untuk terkait dengan masjid di tempat ibadah. Tapi kalau siapa pun presiden kandidat presiden, anggota DPR, salat Jumat di mana saja harusnya itu tidak perlu dipolitisasi dengan memaknai seolah-olah salat Jumatnya Pak Prabowo adalah politisasi,” kata Hidayat Nur Wahid.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa KH Hanief Ismail selaku Ketua Takmir Masjid Agung Semarang (MAS), keberatan dengan rencana Prabowo Subianto yang akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Kauman itu pada Jumat, 15 Februari 2019, besok.

Alasannya, salat Jumat yang akan dihadirkan oleh Prabowo Subianto itu dinilai mempolitisasi ibadah dan menggunakan masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di MAS.

Namun, informasi soal larangan itu dibantah oleh Hanief Ismail. Dirinya menjelaskan, pihaknya tak melarang Prabowo Subianto datang, namun pihaknya hanya keberatan oleh penyebaran pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo Subianto karena terkesan menjadi kegiatan politis.

Hanief Ismail pun melarang adanya kegiatan politik berlangsung saat mantan Danjen Kopassus itu salat Jumat di MAS.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya, keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” terang Hanief Ismail. (nuch/det)