Mahfud-MD-2
Mahfud MD. (foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan MK sebenarnya mudah saja untuk memutus perkara dualisme DPD. Dirinya menilai MK tak akan bimbang karena sudah ada dasar atau legal standing putusan MA yang memerintahkan pergantian pimpinan DPD selama 5 tahun.

“Menurut saya sih, seharusnya selesai cepat ini, menurut saya. Kan sudah jelas menurut MA tidak boleh diganti tapi tidak ada yang berani putus,” kata Mahfud MD saat diskusi di Hotel Ashey, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2019.

Adapun gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019. Gugatan itu diajukan oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan.

“Anda tidak bisa membiarkan ada di negara ini yang perkara yang menggantung. Anda harus putus,” tambah Mahfud MD.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menuturkan ada lembaga negara yang membagi masa kepengurusan menjadi 2,5 tahun sepeti Komisi Yudisial (KY). Namun, DPD tidak memiliki dasar untuk melakukan hal yang serupa.

“DPD kemudian enggak ada ketentuan kok terobos. Enggak ada dasarnya itu. Lembaga lain kan tidak,” ujar Bagir Manan dalam acara yang sama.

Seperti diketahui, GKR Hemas menentang Oesman Sapta Odang (OSO) dkk sebagai pimpinan DPD karena menegaskan masa pimpinan DPD yaitu selama lima tahun (2014-2019), bukan setiap 2,5 tahun.

GKR Hemas dan Farouk Muhammad saat itu ‘diberhentikan’ oleh paripurna DPD tahun 2017. Bahkan, GKR Hemas juga sudah menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya ini sedang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sedang kita bawa ke MK, kita minta MK untuk mana lembaga negara yang sah, apakah DPD pimpinan Ibu Hemas dan Pak Faruk atau DPD pimpinan Oesman Sapta dan kawan-kawan. DPD pimpinan Ibu Hemas dan Pak Farouk itu memiliki masa jabatan 5 tahun 2014-2019 dan tak ada alasan mengganti pimpinan di tengah jalan,” kata kuasa hukum GKR Hemas, Irmanputra Sidin di rumah dinas Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, kemarin. (nuch/det)