Ferdinand-Hutahaean
Ferdinand Hutahaean. (foto: IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

harianpijar.com, JAKARTA – Jubir BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menilai seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf setelah membuat kegaduhan terkait pemberian remisi kepada pembunuh wartawan di Bali, I Nyoman Susrama. Menurutnya, revisi Kepres pemberian remisi merupakan bentuk ketakutan Jokowi akan kehilangan suara di Pilpres 2019.

Ferdinand Hutahaean menyebut keputusan pemberian revisi tersebut juga dinilai sebagai cermin dari kelemahan Jokowi dalam mempertahankan keputusannya.

“Jadi, kalau Jokowi bilang tidak takut apapun saya nyatakan dia takut kehilangan suara, takut kalah di pilpres maka direvisi lah remisi terhadap pembunuh wartawan di Bali,” ujar Ferdinand Hutahaean kepada Suara, Senin, 11 Februari 2019.

Ferdinand Hutahaean bahkan menganggap Jokowi membuat lembaga kepresidenan seperti mainan. Pasalnya, setelah remisi itu disetujui, namun karena banyak yang kontra langsung direvisi oleh Jokowi.

“Jokowi membuat harga diri lembaga kepresidenan itu seperti mainan bisa ditarik ulur, bisa direvisi diganti bolak balik tidak masalah yang penting sesuai selera politik,” sebutnya.

Sebelumnya, keputusan Presiden Jokowi yang memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama beberapa waktu lalu sempat menuai protes keras, terutama dari kalangan jurnalis di Indonesia. Jokowi kemudian merevisinya.

Ferdinand Hutahaean beranggapan seharusnya Jokowi tidak perlu disuruh untuk menyampaikan permintaan maaf.

“Masa minta maaf harus kita suruh? Orang salah mestinya sadar minta maaf, bukan malah minta dua periode,” kata Ferdinand Hutahaean.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Kepres terkait pembatalan pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis di Bali.

Jokowi mengatakan kepres tersebut telah ditandatangani pada Jumat, 8 Februari 2019. Dirinya mengaku pembatalan remisi itu dilakukan setelah mendapat masukan dari kelompok masyarakat dan komunitas jurnalis.

“(Pembatalan remisi) ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis,” kata Jokowi di Kota Kasablanka Mal, Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2019. (ilfan/sua)