Ahmad-Muzani
Ahmad Muzani. (foto: Net)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra menilai tata kelola administrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu ditinjau kembali. Pasalnya, menurut partai besutan Prabowo Subianto itu, Jokowi kerap menarik kembali putusan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

“Ya tata kelola administrasi di sekitar presiden menurut saya harus ditinjau ulang, karena yang seperti ini (pembatalan kebijakan) sering terjadi,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Ahmad Muzani mencontohkan kebijakan yang sempat direvisi oleh Jokowi. Salah satunya adalah pemberian remisi terhadap terpidana otak pembunuhan wartawan di Bali, I Nyoman Susrama. Keputusan remisi terhadap I Nyoman Susrama memang dibatalkan oleh Jokowi.

Meski mengaku setuju dengan pembatalan remisi itu, Ahmad Muzani mengaku heran dengan keputusan mekanisme dalam pengambilan keputusan tersebut.

“Dalam kasus ini saya terus terang setuju seorang pembunuh yang merencanakan pembunuhan ya dihukum berat, tapi ya terus tiba-tiba direvisi. Ini revisi yang bagus tapi menurut saya model seperti ini terjadi dalam banyak kebijakan beliau. Itu kan namanya kekeliruan,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga sebelumnya sempat berencana memberikan remisi terhadap terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Namun, keputusan itu akhirnya dibatalkan dan dikaji ulang.

“Ini terulang pada kasus Abu Bakar Ba’asyir yang Pak Yusril datang menjanjikan pembebasan tanpa syarat, Pak Jokowi membenarkan tanpa syarat terus tiba-tiba diralat oleh Pak Wiranto dan seterusnya karena harus dengan syarat, dan ini akhirnya enggak kejadian sampai sekarang,” kata Ahmad Muzani.

Namun, kata dia, Jokowi tidak perlu meminta maaf. Sebab, pembatalan remisi terutama pada pembunuh wartawan itu secara tidak langsung sudah dinilai bentuk dari permintaan maaf.

“Saya kira apa yang sudah dilakukan beliau untuk meralat itu, menurut saya sudah bentuk ralat,” pungkas Ahmad Muzani. (ilfan/mer)