Abdul-Kadir-Karding
Abdul Kadir Karding. (foto: net)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketum PA 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu. Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meminta Slamet Ma’arif dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada awak media, Senin, 11 Februari 2019.

Abdul Kadir Karding mengatakan penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu, menurutnya, juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditangani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).

“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” terangnya.

Menurut Abdul Kadir Karding, Gakkumdu juga tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Pasalnya, hal itu bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” ungkap politisi PKB itu.

Abdul Kadir Karding menuturkan tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandi selalu menuduh pemerintahan Presiden Jokowi bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” tegasnya.

Untuk itu, Abdul Kadir Karding mengimbau BPN Prabowo-Sandi dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Menurutnya, jika tak ingin terkena kasus, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” tandas Abdul Kadir Karding.

Sebagaimana diketahui, Polres Surakarta, Jawa Tengah menetapkan Ketum PA 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandi membela Slamet Ma’arif habis-habisan.

Slamet Ma’arif menilai penetapan status tersangkanya tidak adil. Sedangkan polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet Ma’arif ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah memiliki bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” ujar Slamet Ma’arif kepada awak media, hari ini. (nuch/det)