Dedi-Prasetyo
Brigjen Dedi Prasetyo.

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif menilai kasus hukum dugaan pidana pemilu yang menjeratnya sebagai gambaran ketidakadilan penegak hukum.

Polri pun menepis anggapan Slamet Ma’arif tersebut, dan menegaskan bahwa semua warga negara sama di depan hukum.

“Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kepada detik, Senin, 11 Februari 2019.

Dedi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif juga didasarkan kajian Sentra Gakkumdu. “Iya dari gakkumdu,” imbuhnya.

Proses penyidikan kasus Slamet Ma’arif itu baru sampai pada tahap pemanggilan tersangka. Dalam menangani kasus ini, penyidik Polres Surakarta terus berkoodinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Baru tahap pemanggilan dan meminta klarifikasi peristiwa tersebut. Tentunya Polri tidak bekerja sendiri tapi terus berkoordinasi dengan Bawaslu karena di situ ada Gakkumdu, ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu,” jelas Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Polres Surakarta, Jawa Tengah menetapkan Slamet Ma’arif sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019.

Slamet Ma’arif akan dipanggil kembali untuk mengikuti pemeriksaan pada Rabu, 13 Februari 2019. Menurut Kapolresta Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada Slamet Ma’arif.

“Hari Rabu nanti (pemeriksaan). Panggilan sudah kita kirimkan kepada Ustaz Slamet Ma’arif untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Ribut Hari Wibowo kepada awak media di Mapolresta Surakarta. (ilfan/det)