Fahri-Hamzah-1
Fahri Hamzah. (foto: dok. Viva)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melihat sidang Ahmad Dhani yang seolah kejar tayang di Surabaya kental nuansa politik. Menurutnya, ada kejanggalan dalam penerapan hukum di kasus Ahmad Dhani.

“Kasus Ahmad Dhani ini akan tetap menjadi kasus politik. Apalagi kejanggalan dalam penerapan hukum acara dan peraturan nampak sekali ambigu. Ketika peran jaksanya sangat dominan, seolah-olah dia sedang melakukan eksekusi terhadap Ahmad Dhani, padahal jaksa Surabaya tidak punya hak eksekusi sama sekali,” kata Fahri Hamzah kepada awak media, Kamis, 7 Februari 2019.

“Dia hanya boleh punya hak pinjam untuk menghadirkan seorang terdakwa di ruang sidang. Sebagai terdakwa, Ahmad Dhani tidak bisa dieksekusi. Sebab, dia dituntut di bawah 4 tahun,” tambahnya.

Fahri Hamzah khawatir ada tekanan terhadap pengadilan. padahal, kata dia, pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan.

“Nah karena itulah kemudian nuansa politiknya menjadi kuat. Saya mencemaskan apabila ada nuansa dan tekanan kepada pengadilan, sebab ini tidak boleh kita biarkan. Pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan,” ungkapnya.

Fahri Hamzah meminta Ahmad Dhani dikembalikan ke Jakarta. Menurutnya, tak ada alasan mengeksekusi ulang caleg Partai Gerindra itu di Surabaya.

“Oleh sebab itu, saya mohon kepada penegak hukum agar status Ahmad Dhani karena banding di Pengadilan Tinggi Jakarta harus tetap balik ke Jakarta, karena urusan yang sudah selesai itu di Jakarta. Selesai di pengadilan negeri sekarang di pengadilan tinggi karena dia banding. Maka tidak ada alasan mengeksekusi ulang dia atau ditetapkan ulang dia ke Surabaya,” ujar Fahri Hamzah.

“Itu tidak dibenarkan, tidak saja sebagai sebuah prosedur hukum tapi nuansanya itu menjadi politik dan inilah yang merusak kelembagaan negara hukum kita ini. Jadi itu penting untuk disadari,” imbuhnya.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan menggelar sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani dua kali dalam seminggu.

Ketua majelis hakim R Anton Widyopriyono mengatakan hal itu dilakukan karena status terdakwa sebagai tahanan titipan. Karena itu, pihaknya akan menjadwalkan persidangan Ahmad Dhani dilangsungkan dua kali dalam seminggu.

“Karena statusnya tahanan titipan, kami menjadwalkan persidangan seminggu dua kali. Supaya cepat selesai dan cepat kembali ke Jakarta,” ujar Anton Widyoprayitno di ruang sidang Cakra PN Surabaya, hari ini.

Sidang perdana kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani ini berawal dari kasus saat dirinya hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Saat itu, Ahmad Dhani dihadang sejumlah massa cinta NKRI, dan dalam vlog-nya, Ahmad Dhani sempat menyebut para penghadangnya dengan kata ‘idiot’.

Sebagaimana diketahui, Ahmad Dhani sebelumnya ditahan di Rutan Cipinang setelah divonis 1,5 tahun penjara atas tweet ujaran kebencian di akun Twitter miliknya. Melalui, kuasa hukumnya, Ahmad Dhani juga sudah mengajukan banding ke PN Jaksel. (nuch/det)