Sufmi-Dasco-Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membawa bukti terkait kebocoran anggaran negara sebesar 25% ke KPK. Menanggapi hal itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut fakta soal kebocoran anggaran itu nyata.

“Kalau mau dibilang bukti fakta ya, kan ada. Nyata. Gimana kami mau bawa bukti ke KPK, itu kan sudah ada buktinya,” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Lebih lanjut Sufmi Dasco Ahmad pun mencontohkan soal kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dirinya menilai kasus korupsi itu sama dengan kebocoran anggaran.

“Contoh banyak kepala daerah dan anggota DPRD (korupsi) baik dari partai koalisi pemerintah maupun non pemerintah. Itu kan semua namanya kebocoran anggaran,” ungkapnya.

Karena itu, Sufmi Dasco Ahmad tak setuju dengan tantangan Jokowi kepada Prabowo Subianto untuk melaporkan ke KPK. Menurutnya, pernyataan soal kebocoran anggaran itu seharusnya menjadi bahan instrospeksi.

“Jadi kalau saya ya, justru bukan soal lapor melapor. Tapi bagaimana kita ini menghentikan atau mencegah kebocoran. Ya kita sama-sama prihatin. Dan nggak bisa disangkal bahwa sekarang kan banyak eksekutif, legislatif yang kemudian terkena kasus,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya, Jokowi meminta Prabowo Subianto menunjukkan bukti dan tidak asal bicara soal kebocoran anggaran negara hingga 25%.

Menurut Jokowi, 25% anggaran negara adalah jumlah yang besar. Karena itu, dirinya meminta Prabowo Subianto melapor ke KPK jika ditemukan indikasi kebocoran anggaran negara.

“Kalau memang bocor sampai 25%, laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” ujar Jokowi. (nuch/det)