Mukri
Kapuspen Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri. (foto: detik/Alfions)

harianpijar.com, JAKARTA – Kapuspen Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri mengatakan putusan hingga eksekusi terhadap Buni Yani murni penegakan hukum. Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak untuk tidak dikaitkan dengan opini-opini di luar ranah hukum.

“Terkait dengan eksekusi dan perkara ini tentu saya imbau kepada para pihak yang berusaha untuk mempermasalahkan dalam arti melakukan suatu pembentukan suatu opini-opini, dalam hal ini kita murni penegak hukum, kita tidak terafiliasi kemanapun. Jadi Kejaksaan semata-mata hanya melakukan penegakan hukum dan eksekusi ini adalah bagian dari penegakan hukum,” ujar Mukri di Kejari Depok, Jawa Barat, Jumat, 1 Februari 2019.

Buni Yani sendiri tidak mengakui atas tuduhan melakukan editing video yang akhirnya divonis bersalah melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE dalam putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Terkait hal itu, Mukri mempersilakan Buni Yani untuk membeberkan bukti di persidangan.

“Dalam hal ini kalau pun misal terdakwa menyatakan tidak bersalah, dia bisa ungkapkan ke persidangan dengan bukti-bukti yang ada, sehingga bisa meyakinkan tidak bersalah, dan dalam hal ini kita tidak boleh membicarakan itu karena putusan pengadilan sudah ada, sudah menyatakan bersalah,” terangnya.

Sedangkan terkait pertimbangan penahanan Buni Yani di Lapas Gunung Sindur, itu dikarenakan statusnya sebagai terpidana. Menurut Mukri, terpidana lebih tepat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Itu kan lapas ya, dan statusnya terpidana, saya rasa lebih tepat di lembaga pemasyarakatan,” pungkas Mukri. (nuch/det)