komisioner-bawaslu-afifudin
Mochammad Afifuddin.

harianpijar.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginginkan debat publik Pilpres 2019 membawa suasana kegembiraan. Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam debat mendatang.

“Pertama menjadi sangat penting untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang (UU). Yang paling jelas di Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ya bagaimana mengkapitalisasi dan memakai isu SARA untuk keterpilihan,” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut Mochammad Afifuddin, mengkapitalisasi isu SARA yang dimaksud adalah membuat fitnah dan ujaran kebencian yang berbasis pada SARA. Karena itu, Bawaslu juga akan mengawasi penggunaan isu-isu yang menyoalkan bentuk negara.

Kemudian, selain substansi isi debat, Bawaslu juga akan mengawasi aspek teknis jalannya debat. Bahkan, Bawaslu juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku fasilitator debat, agar memperlakukan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden setara, salah satunya dalam hal durasi waktu bertanya dan menjawab.

“Jangan sampai kemudian durasi menjadi urusan teknis yang mengganggu lalu dianggap ketidakimbangan bagi paslon (pasangan calon),” ucap Mochammad Afifuddin.

Selanjutnya, juga dijelaskan Mochammad Afifuddin, hal yang paling penting dalam debat pilpres adalah bagaimana menunjukan nuansa kegembiraan di tengah kontestasi. Karena itu, KPU selaku penyelenggara dituntut untuk mengedapankan integritas dan independensi penyelenggara pemilu.

Sementara, menurut rencana debat perdana pilpres akan digelar di Hotel Bidakara, di Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019 mendatang. Sedangkan, Isu yang akan diangkat pada debat perdana adalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. [elz/met]