Achmad-Baidowi
Achmad Baidowi.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung upaya melawan segala bentuk delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, munculnya dinamika politik yang menarik Komisi Pemilihan Umum (PKU) menjelang Pemilu 2019 harus disikapi dengan baik.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, jangan sampaik dinamika ini membuat legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu bersama Bawaslu dipertanyakan.

Selanjutnya, dirinya juga mendukung upaya melawan segala bentuk delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena, selama ini banyak dinamikia yang menyudutkan KPU, seperti penyebaran informasi bohong atau hoaks dalam penyelenggaraan pemilu dan menyerang pribadi para komisionernya.

Bahkan, menurutnya adanya dugaan upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan tindakan keji dan zalim.

“Harus dilawan. Dugaan mendelegitimasi KPU semakin kuat ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyudutkan dan menyerang KPU secara tidak proposional,” kata Achmad Baidowi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan Achmad Baidowi, maraknya informasi hoaks terkait dengan pemilu, seperti yang terbaru terkait informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos telah membuat gaduh dunia politik.

Selain itu, dirinya juga menilai serangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melampaui batas.

“Karena tidak lagi kepada institusi, melainkan kepada pribadi-pribadi komisioner,” tegas Achmad Baidowi yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini.

Lebih lanjut, Achmad Baidowi juga mencontohkan, kasus terbaru adalah Ketua KPU RI Arief Budiman secara personal menjadi sasaran hoaks dan pencemaran nama baik. Karena itu, dirinya mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan membawa kasus ini ke ranah hukum termasuk pula jika ada anggota KPU secara personal membawa persoalan ini ke ranah hukum jika yang bersangkutan merasa dirugikan.

“Aparat kepolisian juga harus menindak tegas segala upaya yang mengarah pada upaya delegitimasi KPU tersebut,” ucap Achmad Baidowi.

Sementara, menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tidak boleh ada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, dirinya juga meminta KPU berhati-hati melakukan tindakan yang berpotensi mendelegitimasi lembaga sendiri.

“Saya setuju KPU tidak boleh didelegitimasi. Karena itu, KPU jangan mendelegitimasi dirinya sendiri,” kata Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih lanjut, ditegaskan Hidayat Nur Wahid, hal yang bisa medelegitimasi KPU seperti ramainya sooal penggunaan kotak suara kardus dan pembatalan pemaparan visi misi capres-cawapres yang direncanakan tanggal 9 Januari 2019. Belum lagi penetapan DPT yang berlarut larut dan kontroversinya berkepanjangan.

“Misalnya, dengan alasan KPU tidak disepakati dua timses, kemudian mengahpus fasilitas pemeparan visi misi. Hal itu, KPUmendelegitimasi dirinya sendiri,” kata Hidayat Nur Wahid.

Selanjutnya, juga dikatakan Hidayat Nur Wahid, dirinya juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbenah diri. Karena, dirinya menginginkan KPU tampil sebagai  penyelenggara pemilu yang independen dan adil.

“Segeralah KPU bangkit dan jadikan diri Anda sebagai lembaga yang independen, adil dan jangan mendelegitimasi diri Anda sendiri karena ini sangat serius. Karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu,” tandas Hidayat Nur Wahid. [elz/PR]