presiden-jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aparat keamanan tidak boleh tinggal diam atas upaya pelemahan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh semua pihak. Karena itu, aparat tidak boleh membiarkan jika ada upaya yang ingin melemahkan KPU tersebut.

“Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU, karena apapun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengagra pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dikonfirmasi wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polri bisa mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya upaya untuk melemahkan KPU. Karena itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus tegas dalam menanggapi persoalan ini.

“Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu saya sampaikan ke Kapolri juga tindak tegas!,” tegas kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Hal tersebut, terkait dengan beberapa isu yang menyudutkan KPU di media sosial belakangan ini.

“Isu-isu yang tidak berdasar, dugaan kami untuk mendelegitimasi KPU. Kecuali isu-isu yang berdasar, ada data fakta, ada data, dan memang benar,” kata Arief Budiman saat dikonfirmasi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan Arief Budiman, kritik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya disampaikan berdasarkan fakta dan data. Bahkan, menurutnya ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu penyelenggaraan pemilu.

“Itu mungkin ingin memberi masukan dan catatan kepada KPU. Tapi kalau itu tak berdasar, nggak ada data dan faktanya, itu sudah pasti ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan. Bukan hanya KPU yang harus melawan, karena ini merusak kita semua,” tegas Arief Budiman. [elz/det]