kuasa-hukum-Andi-Arief
Tim kuasa hukum Andi Arief di Bareskrim Polri. (foto: kumparan/Muhammad Lutfan Darmawan)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melaporkan lima orang petinggi parpol ke polisi. Kelima orang itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terkait tudingan penyebaran berita bohong atau hoax surat suara tercoblos.

Adapun lima orang yang dilaporkan Andi Arief itu adalah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jubir PSI Guntur Romli, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga.

“Pak Andi Arief sebagai warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan yang merasa nama baiknya tercemar itu melaporkan balik pihak-pihak yang dianggap telah melanggar haknya itu,” ujar kuasa hukum Andi Arief, Irwin Idrus di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2018.

Irwin Idrus mengatakan, kelima terlapor itu diduga telah mencemarkan nama baik Andi Arief dengan menuduh menyebarkan informasi yang tidak benar. Salah satunya, kata dia, seperti Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Andi Arief sengaja menyebarkan kebohongan dengan isu tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Irwin Idrus mengungkapkan pihaknya juga membawa barang bukti berupa pemberitaan di sejumlah media elektronik. Dirinya menyebut dalam barang bukti itu terekam ucapan dari 5 orang tersebut yang mencemarkan nama baik Andi Arief.

“Buktinya untuk Ngabalin misal ada rekaman Prime Time News di Metro TV, statement dia yang menyebutkan Pak Andi Arief ini menyebarkan berita bohong secara sengaja sehingga menimbulkan kegaduhan. Intinya itu,” jelasnya.

Laporan itu diterima oleh polisi dengan nomor di LP/B/0033/I/2019/Bareskrim tertanggal 7 Januari 2019. Kelimanya diduga melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penyebarluasan atau pendistribusian info elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

“Nanti kita lihat hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian bagaimana kedua pasal itu bisa dibuktikan atau tidak. Jadi kita tunggu saja perkembangannya di kepolisian,” pungkas Irwin Idrus. (ilfan/kum)