andi-arief
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat meminta kepolisian segera memberi penjelasan ikhwal percobaan penjemputan paksa terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Pasalnya, ketika beberapa anggota kepolisian mendatangi rumah yang disangka sebagai kediaman Andi Arief di Lampung, pada Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, dirinya akan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera memberi penjelasan terkait percobaan penjemputan paksa oleh polisi terhadap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief tersebut.

“Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan polisi setelah seseorang tiga kali tidak memenuhi panggilan. Sampai hari ini, Andi Arief belum pernah sekalipun mendapat panggilan polisi dalam kasus apapun yang mungkin disangkakan kepadanya,” kata Rachland Nashidik kepada wartawan, Jumat, 4 Januari 2019 kemarin.

Lebih lanjut, Rachland Nashidik menegaskan, apabila Andi Arief menjadi target operasi polisi, partainya menilai polisi telah melakukan excessive use of power yang sepenuhnya tidak bisa diterima. Karena, sosok Andi Arief, selain pejabat utama Partai Demokrat, dirinya juga dikenal sejak muda sebagai aktivis yang tidak gentar menyuarakan kebenaran.

“Dia adalah active citizen yang ikut membidani kelahiran reformasi dan merawat pertumbuhan demokrasi di negeri ini. Dalam pengertian apapun, Andi Arief bukan pelaku kriminalitas yang dapat memberi polisi justifikasi yang masuk akal terhadap upaya penjemputan paksa terhadapnya,” tegas Rachland Nashidik.

Selanjutnya, dijelaskan Rachland Nashidik, jika polisi membutuhkan keterangan dari Andi Arief atas persoalan isu surat suara yang telah tercoblos, dirinya memastikan yang bersangkutan akan memenuhinya. Bahkan, menurutnya Andi Arief sebagai warga negara yang sadar hukum.

“Kami bahkan akan mendampinginya memenuhi panggilan polisi,” jelas Rachland Nashidik.

Selain itu, dikatakan Rachland Nashidik, dirinya juga mengingatkan aparat kepolisian juga berkewajiban melakukan tugas tugasnya dalam cara yang menghormati hak-hak sipil, bukan malah melanggarnya.

“Kami menunggu klarifikasi segera dari Kapolri, termasuk apakah penjemputan paksa itu adalah buah dari pertimbangan otonom hukum atau pesanan dari otoritas politik,” tandas Rachland Nashidik. [elz/rep]