Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: detik/jeka)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempermasalahkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai advokat yang membela Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Selain itu, KPU juga menyoroti status Yusril Ihza Mahendra yang juga sebagai calon anggota legislatif.

“KPU ingin mengingatkan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bahwa UU Pemilu menentukan bakal calon anggota DPR RI itu harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai pengacara atau advokat,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.

Menurut Hasyim Asyari, larangan berpraktik sebagai advokat bagi bakal caleg tertuang dalam Pasal 240 ayat 2 huruf L Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu berbunyi;

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak’ melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan undang-undang”.

Lebih lanjut, Hasyim Asyari menegaskan, selain diatur di undang-undang, bakal caleg juga sudah diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan tidak berpraktik sebagai advokat dalam formulir model BB1.

“Ya mestinya tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena masih berpraktik sebagI advokat. Kalaupun masih berpraktik, artinya mestinya dicoret, mestinya begitu,” tegas Hasyim Asyari.

Selanjutnya, dijelaskan Hasyim Asyari, dirinya meminta Bawaslu untuk menjadikan kasus ini sebagai temuan. Bahkan, dirinya mengungkap alasan mengapa baru mempermasalahkan hal ini ketika perseteruan antara KPU dan OSO mencuat.

“Momentum kan soal waktu. Soal kapan menyampaikannya kan sidang di Bawaslu. Bawaslu kan menangani pelanggaran. kami ungkapkan dalam persidangan karena juga ada surat-surat dari Bawaslu yang disampaikan kuasa hukum atas nama Yusril Ihza Mahendra. Jadi Bawaslu juga mengakui yang bersangkutan masih berpraktik. ini forum untuk mengingatkan juga,” jelas Hasyim Asyari.

Sementara, dikatakan Hasyim Asyari, Yusril Ihza Mahendra sendiri merupakan calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Dirinya diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) di nomor urut 1. Selain itu, Yusril Ihza Mahendra menangani perkara OSO terkait kasus polemik pencalonan anggota DPD, mulai dari gugatan pertama di Bawaslu, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga gugatan uji materi PKPU di Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan terbaru, Yusril Ihza Mahendra juga mendampingi OSO terkait laporannya di Bawaslu soal dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU karena tidak melaksanakan putusan PTUN. Putusan itu memerintahkan KPU memasukan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD. [elz/met]