GKR-Hemas
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. (foto: dok. okezone)

harianpijar.com, YOGYAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPD RI memberhentikan sementara senator asal DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dari jabatannya di DPD karena 12 kali tidak hadir dalam Sidang Paripurna. GKR Hemas menegaskan ketidakhadirannya dalam sidang bukan tanpa alasan.

“Ketidakhadiran saya dalam sidang dan rapat di DPD RI belakangan ini bukan tanpa alasan,” kata GKR Hemas dalam konferensi pers di Kantor DPD RI DIY, Yogyakarta, Jumat, 21 Desember 2018.

“Sejak OSO mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal, saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya. Maka kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO, berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya,” imbuhnya.

Selain itu, GKR Hemas mengatakan keputusan BK DPD RI memberhentikannya tidak tepat. Pasalnya, keputusan tersebut tidak mengacu pada pasal 313 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3.

“Isi pasal tersebut yakni anggota DPD RI diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Atau menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus,” ujar GKR Hemas.

Sebelumnya, GKR Hemas diberhentikan sementara oleh BK DPD RI pada Kamis, 20 Desember 2018 kemarin. Hal itu dilakukan karena BK DPD menganggap GKR Hemas selama ini malas menjalankan tugasnya dan kerap tidak hadir dalam persidangan. (nuch/det)