Benny-Rhamdani
. (foto: dok. istimewa)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Hanura resmi melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke polisi karena tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke Daftar Calon Tetap (DCT). Arief Budiman dan Hasyim Asyari dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pidana.

“Melaporkan saudara Hasyim Asyari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana,” ujar Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad ‘Ongen’ Sangaji, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.

Dari laporan tersebut, Ongen Sangaji berharap polisi segera bertindak dan menetapkan Hasyim Asyari dan Arief Budiman sebagai tersangka karena melanggar aturan.

“Oleh karena itu kita ke sini kemudian kita berharap dalam waktu dekat Bareskrim menyediakan bukti, laporan yang kita harapkan,” kata Ongen Sangaji.

Laporan terhadap Hasyim Asyari dan Arief Budiman itu terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM. Keduanya dilaporkan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transkasi elektronik pasal 316 KUHP JO 106 KUHP, 107 KUHP, dan atau 108 KUHP JO Pasal 27 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 ITE.

Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menambahkan, Hasyim Asyari dan Arief Budiman dilaporkan karena melakukan pencemaran nama baik di mana keduanya menyampaikan di hadapan publik terkait putusan PTUN.

“KPU RI memaksakan untuk Pak OSO dicoret, dikeluarkan. Kalaupun mendaftar harus mengajukan surat pengunduran diri. Sekarang ketika perjuangan hukum kita lewat PTUN menang, kenapa KPU tidak serta merta melaksanakan keputusan itu?” terang Benny Rhamdani.

Sebelumnya, KPU memberikan batas waktu hingga 21 Desember kepada Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol jika tetap ingin jadi caleg DPD.

“Maka kami minta kepada Pak OSO sebagai Ketua Umum Hanura, untuk melengkapi juga (surat pengunduran diri) sampai dengan batas waktu tanggal 21 Desember,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018. (nuch/det)