Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu hingga 21 Desember kepada Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol jika tetap ingin jadi caleg DPD. Kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kliennya menolak hal itu.

“OSO pada prinsipnya menolak,” ujar Yusril Ihza Mahendra kepada awak media di The Acacia Hotel, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, OSO akan terus membawa permasalahan ini dan melaporkan KPU ke Bawaslu. Karena, kata dia, keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berseberangan sehingga seharusnya OSO tetap boleh menjadi caleg DPD.

“Prinsipnya putusan MK, MA dan PTUN tidak bertabrakan dengan yang lain sehingga harus dilaksanakan secara konsisten. Jadi sekarang sudah dipersiapkan gugatan baru ke Bawaslu dan pengadilan TUN juga pada akhirnya,” terang Yusril Ihza Mahendra.

Sebagaimana diketahui, terkait pencalonan OSO sebagai caleg DPD RI, KPU berpegangan pada putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi calon DPD/senator. Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi merangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol tertuang dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.

KPU kemudian merevisi PKPU Nomor 14/2018 menjadi PKPU Nomor 26/2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. PKPU tersebut dianggap menghambat langkah OSO sebagai caleg DPD karena posisinya sebagai ketua umum parpol.

OSO lalu mengajukan judicial review ke MA terhadap PKPU Nomor 26/2018. MA pun memutuskan Pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus parpol.

Selain itu, OSO juga menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonan dirinya sebagai caleg DPD.

PTUN memenangkan OSO dan meminta KPU memasukkan nama OSO sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Namun, KPU tetap menyatakan OSO harus mundur dan mereka memberi batas waktu sampai 21 Desember 2018.

“Maka kami minta kepada Pak OSO sebagai Ketua Umum Hanura, untuk melengkapi juga (surat pengunduran diri) sampai dengan batas waktu tanggal 21 Desember,” kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin. (nuch/det)