Mikhail-Gorbachev
Mikhail Gorbachev. (foto: dok. psi)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk bersikap transparan dalam penggunaan anggaran. Bahkan, hal tersebut disampaikan saat belasan calon anggota legislatif (caleg) PSI mendatangi Gedung DPR untuk menyampaikan surat terkait permintaan data penggunaan anggaran di DPR.

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mikhail Gorbachev, pihaknya ingin mengetahui secara rinci penggunaan anggaran di DPR, terutama anggaran kunjungan kerja dan reses. Selain itu, dirinya menyebut permintaan data tersebut, diperlukan mengingat kinerja DPR hingga akhir tahun 2018 sangat buruk.

“Kami ke sini dalam rangka mendorong transparansi DPR. Sebenarnya sudah bagus kami bisa dapat dari online, tapi misalnya dana kunker, reses, itu tidak ada datanya,” kata Mikhail Gorbachev saat dikonfirmasi, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Mikhail Gorbachev, permintaan data anggaran juga bentuk keseriusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melakukan perubahan di DPR. Bahkan, PSI membentuk ‘tim bersih-bersih DPR’ yang beranggotakan para calon anggota legislatif (caleg) PSI.

Kemudian, menurutnya data anggaran itu akan diteliti oleh PSI. Dirinya berjanji akan menyampaikan ke publik jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan kejanggalan penggunaan anggaran oleh anggota DPR.

“Dengan membuka penggunaan anggaran secara transparan, kita akan memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat,” tegas Mikhail Gorbachev.

Sementara, politisi Partai Solidaritas lndonesia (PSI) lainnya, Sigit Widodo mengatakan, buruknya kinerja DPR terlihat dari minimnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan. Menurut data yang dimilikinya, DPR hanya mampu mengesahkan empat dari 50 RUU Prolegnas.

Karena itu, buruknya kerja legislasi DPR, tidak sejalan dengan peningkatan anggaran yang bersumber dari APBN.

“Pada tahun 2017 hanya tujuh dari 47 RUU. Padahal anggaran DPR tiap tahun melonjak dari Rp4,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun,” kata Sigit Widodo.

Lebih lanjut, Sigit Widodo menjelaskan, masyarakat dapat menilai kinerja para wakil rakyat yang sebenarnya lewat data anggaran. Karena, selama ini DPR selalu berkilah penghematan anggaran menjadi penyebab minimnya kualitas kerja.

“Selama ini banyak anggota DPR yang mencoba berkilah soal inefisiensi ini. Dengan dibukanya penggunaan anggaran secara transparan, rakyat bisa menilai sendiri apakah DPR kita sudah bekerja secara efisien atau belum,” tandas Sigit Widodo. [elz/cnn]