Yusuf-Muhammad-Martak
Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak (tengah). (foto: dok. aktual)

harianpijar.com, JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menilai ditingkatkannya status Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka menandakan tumpulnya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pihak kepolisian masih terkesan tidak netral dalam mengusut sebuah kasus.

Bahkan, dirinya menganggap polisi lebih sigap saat menangani kasus yang melibatkan tokoh dan ulama yang bersebrangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sangat mengkhawatirkan hukum di negeri ini telah menjadi alat kekuasaan. Jelas dari perlakuan polisi terhadap Habib Rizieq Shihab, Buni Yani, Habib Mahdi Shahab, ustaz Alfian Tanjung, dan sejumlah tokoh lainnya yang dengan sigap dan cepat diproses,” ujar Yusuf Muhammad Martak saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Desember 2018.

Lebih lanjut, Yusuf Muhammad Martak pun menyinggung soal kasus seorang remaja berinisial RJ yang mirip dengan kasus Habib Bahar bin Smith.

Menurutnya, polisi tak serius menangani kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi itu. Remaja tersebut juga sudah kembali dilepaskan setelah orangtuannya melayangkan permintaan maaf melalui rekaman video di media sosial.

Terkait dua kasus itu, Yusuf Muhammad Martak mengatakan polisi seharunya bisa bertindak profesional dalam menjalankan supermasi hukum.

“Bahwa terkait tindakan tidak adil dan tidak berimbang tersebut, kami menyerukan agar hukum dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepolisian RI harus bertindak profesional dan proporsional sesuai UU dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 11 jam di Bareskrim Polri, pada Kamis, 6 Desember 2018. (ilfan/sua)